KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) dan Persatuan Nasional Aktivis (Pena) 98, menolak calon presiden pelanggar hak azasi manusia, dan menolak Capres tuan tanah yang berpotensi untuk kebangkitan keluarga cendana.
Erwin Usman, Presidium Pena 98 Sultra dan Hartono, Ketua DPD Pospera Sultra, secara bersama menyatakan sikap, menolak Capres yang menjadi bagian dari sejarah hitam masa lalu. Hal tersebut disampaikan melalui konferensi pers, Jumat (15/3/2019).
“Dengan melihat kembali sejarah hitam penguasa Orde Baru (Orba) yang memberi dampak buruk terhadap aspek hukum, ekonomi, sosial dan sebagainya, maka kami mengambil sikap tegas secara nasional khususnya di Sultra, kami tegas menolak Capres pelanggar HAM,” tutur Erwin Usman, yang juga adalah caleg PDIP.
[artikel number=3 tag=”capres,ham,tolak,” ]
Lanjutnya, pemimpin Indonesia harus bersih dari catatan kelam pelanggaran HAM dan dosa-dosa masa lalu. Karena keterkaitan bahkan keterlibatan Capres dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu akan menjadi contoh buruk bahkan ancaman bagi masa depan demokrasi, negara dan rakyat Indonesia.
“Dalam situasi demokrasi saat ini, kita dihadapkan pada sebuah situasi yang menurut kami berbahaya sekali dan hal ini merupakan mimpi buruk bagi generasi yang akan datang,” lanjutnya.
Menurutnya, pemilihan calon presiden dan legislatif adalah
momentum yang akan menentukan arah bangsa 5 tahun mendatang, menilik kembali sejarah hitam orde baru, terkait maraknya peristiwa penculikan, intimidasi dan penindasan.
“Kami tidak ingin apa yang terjadi di masa lalu terulang kembali dan anak-anak kami harus mengalami peristiwa-peristiwa berdarah, penculikan, intimidasi, teror dan penindasan, serta pelanggaran-pelanggaran hak azasi manusia lainnya,” ujarnya.
Selain itu, Pena 98 dan Pospera juga menuntut pelanggar HAM untuk diadili dan tidak dibebaskan begitu saja dalam perkara tersebut.
“Kami tidak sudi bangsa ini mengotori sejarahnya dengan membenarkan pelanggar HAM terbebas dari hukuman dan bahkan dibiarkan menjadi pemimpin di negeri ini,” bebernya.
Terkait Capres yang juga sebagai tuan tanah, Pena 98 dan Pospera Sultra menilai, pemimpin Indonesia bukanlah dari segelintir orang yang menguasai lahan untuk kepentingan sendiri di tengah kemiskinan jutaan orang lainnya.
“Bahwasanya tuan-tuan tanah yang mengkooptasi lahan negara dan menguasainya untuk kepentingan pribadi tidaklah layak menjadi Capres di negeri ini,” tukasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, kontestasi politik pada pilpres kali ini sejatinya pertarungan politik masa lalu dan masa kini. Masa lalu menampilkan orang-orang yang terkait erat dengan orde baru dari keturunan cendana.
“Kami menolak kebangkitan keluarga cendana,” pungkasnya.
Untuk itu Pena 98 dan Pospera bersepakat untuk tetap mendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf.
Reporter: Anca
Editor: Rani
