KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Deklarasi #2019gantipresiden terus menuai penolakkan oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya Koalisi Masyarakat Cinta NKRI Sultra. Namun hal itu tidak membuat relawan aksi #2019gantipresiden gentar dan membatalkan aksi tersebut.
Koordinator #2019gantipresiden Sultra, Farida, angkat bicara soal penolakan rencana deklarasi yang seyogyanya dilaksanakan 7 Oktober lalu. Menurutnya, hal ini menciderai semangat pembangunan demokrasi yang dicita-citakan reformasi. Kegiatan ini pun kembali diagendakan pada 21 Oktober mendatang.
“Kalau soal pembubaran, kami anggap itu biasa saja sebagai reaksi politis. Namun, membubarkan massa yang estimasi kami sekitar lima ribu orang itu bukan pekerjaan mudah,” ujar Farida kepada Detiksultra.com.
Farida mengatakan, dasar kegiatan tersebut jelas dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul serta menyampaikan pendapatnya, termasuk pandangan politik. Baginya, keliru jika ada pihak-pihak yang ingin mengganggu kegiatan tersebut.
Saat ditanya mengapa tidak langsung menjadi relawan Prabowo-Sandi, Farida menegaskan hal itu dikarenakan presidium pusat telah mengganti logo dan menambahkan kalimat 2019 ganti presiden sudah saatnya Prabowo Sandi, sehingga menurut Farida, secara tidak langsung deklarasi ini adalah deklarasi relawan Prabowo-Sandi.
“Relawan 2019 ganti presiden sudah saatnya Prabowo-Sandi ini adalah gerbong perjuangan salah satu organisasi relawan, yang memiliki cara dan prinsip perjuangan tersendiri. Tidak berada di bawah ataupun berafiliasi dengan relawan lainnya yang mendukung paslon presiden dan wakil presiden nomor 2,” bebernya.
Maka demikian, Farida meyakini, rencana deklarasi #2019gantipresiden akan tetap dilaksanakan di Kota Kendari. Pihaknya juga, sudah manyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian rencana agenda deklarasi tersebut dua minggu lalu, yang semestinya dihelat pekan lalu. Namun karena mengalami penundaan, maka deklarasi terpaksa diundur.
“Karena kegiatannya ditunda, sehingga panitia harus mengirimkan kembali pemberitahuan kepada pihak kepolisian untuk rencana kegiatan 21 Oktober nanti. Saya ingin katakan bahwa, keliru jika dikatakan surat izin, karena filosofi hak itu tdak memerlukan izin, apa lagi kegiatan ini deklarasi damai dan dilindungi konstitusi,” pungkasnya.
Reporter: Fadli Aksar
Editor: Ann
