MUNA, DETIKSULTRA.COM – Sebanyak 57 usulan Daerah Otonomi Daerah (DOB) yang tersebar di wilayah Indonesia, akan dibahas DPR RI tahun ini.
Namun dari jumlah DOB yang akan menjadi pembahasan di DPR RI, sayangnya, Kota Raha tidak masuk dalam agenda pembahasan 57 DOB tersebut. Padahal Kota Raha sudah memiliki Amanat Presiden (Ampres) sejak tahun 2014 yang lalu, dengan nomor R-66/Pres/12/2013 .
“Tahun ini ada 57 DOB akan dibahas di DPR RI dan sudah masuk dalam proses sidang terakhir. Akan tetapi dari 57 daerah tersebut Kota Raha yang notabene sudah memiliki Ampres, tidak masuk dalam agenda pembahasan DPR RI,” ujar Ketua Komite Penuntut Percepatan Pemekaran Kota Raha (KP3-KR), Ahmad Zakaria, Minggu (16/6/2019).
[artikel number=3 tag=”raha,muna”]
“Kota Raha sudah dinyatakan layak menjadi DOB, sehingga tahapan berikutnya tinggal menunggu sidang paripurna DPR RI tahun 2019. Jika lewat di tahun 2019 maka harapan menjadi DOB akan pupus,” jelasnya.
Namun demikian, perjuangan KP3 – KR untuk memekarkan diri sebagai DOB Kota Raha tak akan pernah surut. Bahkan pihaknya akan mendesak Badan Legislasi Nasional (Balegnas) untuk melakukan audiensi terkait persoalan ini.
Hal itu dilakukan agar dari 57 DOB yang akan dibahas, Kota Raha bisa mengambil bagian untuk di bahas dalam sidang DPR RI. Selain itu, pemekaran Kota Raha sudah mendapat restu dan dukungan dari Bupati Muna, Rusman Emba.
“Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang terus memperjuangkan pemerakan Kota Raha dan pada umumnya masyarakat yang terus memberikan dukungan moril kepada Komite Penuntut Percepatan Pemekaran Kota Raha. Pembahasan ini juga menjawab opini yang berkembang di masyarakat saat ini bahwa sebentar lagi moratorium itu akan dicabut dan mulai dibahas,” imbuhnya.
Sementara itu, tokoh pemekaran kota Raha, La Ode Athar Ndoasa meminta seluruh masyarakat Muna untuk terus mendoakan dan mendukung langkah-langkah KP3-KR dalam mengawal pemerakan Kota Raha.
“Tahapan ini telah membantah stigma terhadap wacana yang banyak berkembang di publik bahwa tidak akan ada pembahasan pemerakan di tahun 2019. Ini menjawab pernyataan Dirjen Otonomi Daerah saat itu yang mengatakan bahwa pemekaran DOB akan dibahas setelah Pilpres selesai, sehingga saya sangat yakin bahwa Kota Raha akan mekar tahun ini,” tandasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Rani
