WAKATOBI, DETIKSULTRA.COM – Anggota Fraksi PAN DPRD Wakatobi, Badalan soroti beberapa kebijakan dan pelayanan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Seperti penempatan jabatan, pelaksanan umrah gratis yang belum transparan dan tidak tertibnya penata usahaan aset daerah.
“Perlu adanya penempatan personil jabatan yang tepat. Pemerintah daerah menyempurnakan kembali evaluasi kriteria dan rekrutmen yang terukur,” katanya saat memberikan pandangan umum laporan keterangan pertanggungjawaban APBD tahun 2017 pada rapat paripurna,” Senin (28/5/2018).
Pemberangkatan pelaksanaan umrah disinyalir ada yang belum sampai pada persyaratan. Ia juga meminta, eksekutif menertibkan aset secara menyeluruh.
Dari sisi kesehatan, Ia menyarankan proses pengangkatan tenaga kesehatan menyesuaikan anggaran. “DPRD menemukan selisih antara anggaran dengan tenaga penunjang kesehatan yang direkrut,” ungkapnya.
Dari segi pembagunan infrasuktur, baik kontruksi pengaspalan maupun rabat, dinilai pembagunannya masih merugikan rakyat. Pasalnya pembangunan jalan lebih tinggi dari rumah warga.
Selain itu, Ia juga menyorot adanya perencanaan pembangunan yang melenceng dari target anggaran yang ditetapkan.
Reporter: Ema
Editor: Cuncun
