“Zaken Kabinet” Pemerintahan kedepan Presiden Prabowo Subianto
Oleh : AJK| Amijaya Kamaluddin
Dipenghujung Tahun 2024 akan banyak peristiwa yang mengawali pemerintahan Nawa cita kepada bentuk Zaken Kabinet atau cabinet berkarya. Beberapa minggu terakhir di masa akhir pemerintahan presiden Jokowi dan akan dilantiknya presiden terpilih periode 2024 – 2029, masih membawa rasa yang ada di pemerintahan sebelumnya carry over kedalam pemerintahan presiden Prabowo Subiyanto dalam cabinet baru yang di perkenalkan dengan nama “Kabinet Zaken”. Ada yang menarik dalam kata ”Zaken”, kata ini perlu terlebih dahulu kita pahami; Kata “zaken” berasal dari bahasa Belanda yang berarti “urusan” atau “hal”.
“Zaken kabinet” dapat diartikan sebagai kabinet yang berfokus pada pengelolaan urusan-urusan tertentu alias kabinet berkarya, di mana setiap kementerian memiliki tanggung jawab spesifik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam konteks pemerintahan, istilah “zaken kabinet” merujuk pada kabinet yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelola urusan-urusan tertentu dengan latar belakang kopetensi dan keahlian, dan biasanya dalam konteks kementerian atau lembaga pemerintahan akan di isi oleh mereka yang mempunyai kualifikasi dan kopentensi tertetu sesuai jobdes sekalipun itu sesiapa yang direkom dari partai politik pengusung atau datangnya dari rekom pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi). Dalam hal ini, kabinet tersebut diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam menangani isu-isu yang dihadapi oleh negara.
Kita flasbak kebelakan, dimana istilah ‘zaken kabinet’ juga pernah terjadi di awal pemerintahan negara Indonesia baru mulai menyusun pemerintahan yang stabil dimasa ‘Demokrasi Liberal’ (1957-1959), dimana saat itu, lihat sejarah awal negara baru Indonesia dikenal dengan istilah “Kabinet Juanda” yang juga menggunakan istilah “zaken Kabinet”. Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subiyanto, istilah ini “mungkin” digunakan untuk menekankan pentingnya pengelolaan yang terfokus dan terkoordinasi dalam setiap sektor kementerian untuk mencapai tujuan pemerintahan dalam mempersiapkan jembatan menuju Indonesia emas take off yang lebih baik.
Dalam kebiasaan alih periode pemerintahan baru pasca pilpres menjelan pelantikan serah terima kepresidenan akan banyak issu issu yang berkaitan dengan persiapan takeoff pemerintahan Presiden Prabowo Subiyanto dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun kedepan, namun hanya sedikit informasiyang bisa kita dapatkan seakan jalan sunyi alias hamper tidak ada bocoran cabinet ataupun postulat cabinet kedepan tetap saja seperti masa pemerintahan Nawa cita atau ada truktur baru yang berkembang atau menyusut ataupun struktur baru seperti badan tataniaga perdagangan karbon sebagai bentuk tambahan struktur baru dalam cabinet Prabowa Subiyanto, semua minim informasinya dan wacananya jarang menjadi perhatian publik.
Untuk melibatkan partisipasi publik sejatinya Penyusunan kabinet dalam setiap periode pemerintahan memang merupakan hak prerogatif presiden, termasuk dalam konteks pemerintahan Prabowo Subiyanto saat ini, akan tetapi juga kudu dipandang penting partisipasi publik dalam pemberian masukan dengan berbagai argument tentunya sehingga siapa dan kenapanya pada orang yang akan di taru dalam kabinet memiliki kriteria dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang dapat dijadikan alasan cocok atau tidak mengapa aspek otang yang akan di dudukan dalam pemerintahan “zaken kabinet” kedepan, sudah pas apa yang menjadi pertimbangan calon dari partai politik pengusung serta praktisi yang kompeten menjadi penting dalam ikut serta menjadi bagian proses atau tidak.
Tradisi literasi selama ini dalam pemerintahan cabinet hasil pilpres 2024 sebaiknya kriteria dan kopetensi yang menjadi dipersyaratkan secara umum harus sudah di sampaikan kepublik untuk menjadikan hal ini sebagai kriteria seseorang yang mungkin memiliki kopetensi, integritas dan rekam jejak menjadi parameter publik dapat menilai kepantasan dan kepatutan sehingga keterwakilan dari masyarakat termasuk Partai politik pengusung memiliki peran penting dalam penyusunan kabinet dapat secara transparan karena mereka mewakili suara dan aspirasi masyarakat.
Dalam konteks politik yang kompleks, penting untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada. Dengan melibatkan partai politik dan praktisi, kabinet dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Dengan demikian, meskipun presiden memiliki hak prerogatif dalam menyusun kabinet, mempertimbangkan masukan dari partai politik dan praktisi yang kompeten sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, stabil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. AJK
