Dibalik Aksi ada issu yang Tenggelam
Oleh: DRLAK|Laode Amijaya Kamaluddin
Dalam setiap peristiwa besar di negeri, ini sering ceritanya hilang di tenggelamkan oleh issu yang muncul kemudiansetelahnya hal begini ini sudah menjadi pola dan pakem yang selalu di gunakan sebagai modus operandu untuk mensenyapkannya, tidak peduli sebesar apa daya rusak issu yang di pake untuk menenggelamkan issu bombesarnya semisal contoh untuk memahami kenapa kasus pemagaran atas laut dan pensertifikatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas laut telah menjadi isu yang sangat kontroversial dan besar menurut saya saat ini di Indonesia mengingat beberapa hal yang mungkin berimbas pada para taipan yang di simbolkan dengan para Kowloon Sembilan Naga.
Sedikit mengingatkan isu ini bukan hanya berkaitan dengan hak kepemilikan tanah, tetapi juga melibatkan berbagai aspek lingkungan sosial, ekonomi negara, dan aktor politik yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat secara umum termasuk di masyarakat pesisir. Diduga dalam banyak kasus, pemagaran laut menjadi pintu masuk bagi praktik kecurangan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada dampak negatif bagi masyarakat umum dan pesisir yang sering kali tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Di tengah hiruk-pikuk isu besar ini, sering kali muncul isu-isu lain yang tampaknya “seperti” disengaja agar dapat mengalihkan perhatian masyarakat. Isu-isu seperti kasus kelangkaan gas LPG barubaru ini, kemudian bermunculan issu lain yg lebih seru lagi adanya demonstrasi mahasiswa, dan berbagai skandal politik seperti kasus metersangkaan Sekjen PDIP oleh KPK, yang dapatmengalihkan sorotan media atau masyarakat umum, sementara isu utamanya terkait pemagaran laut dan pensertifikatan SHM perlahan-lahan mulai kita rasakan tenggelam dari pusaran perbincangan nasional begitu juga pers media sosial tidak lagi menjadikan mindstream issu.
Apa Yang Terjadi Dengan Pemagaran Laut Dan Pensertifikatan SHM?
Terkait pemagaran laut dan merujuk pada proses penguasaan dan pengelolaan wilayah laut untuk kepentingan bisnis Kowloon tertentu berbalut PSN, sering kalimelibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan backingup politik yang kuat atau taipan yang memiliki modal besar yang berusahan keras mensertifikatkan SHM atas laut, sedangkan pada sisi lain,adanya upaya praktik mengesahkan kepemilikan atas wilayah laut yang seharusnya menjadi hak bersama masyarakat menjadi teralihkan. Dalam banyak kasus, seringkali bila ada praktik seperti ini juga dilakukan tanpa melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung daerah pesisir, yang merupakan pihak yang paling tidak di untungkan.
Praktik pemagaran dan pensertifikatan SHM ini, sudah bisa kita pastikan dan banyak beredar beritanya terkait siapa pelaku dibelakang yang paling berkepentingan terkait hal diatas adalah pengusaha besar atau pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan transsaksional dan kedekatan dengan penguasa dijaman pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan saat itu mengesahkan PIK 2 menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Kemudian dengan label PSN inilah, mereka dapat dengan mudah mendapatkan izin dan sertifikat yang diperlukan untuk menguasai lahan laut, sementara masyarakat pesisir yang telah lama bergantung pada sumber daya laut tersebut terpinggirkan. Dalam hal inilah adanya ketidakadilan yang mendalam dan meningkatkan kesenjangan sosial di masyarakat.
Siapa yang Diuntungkan atas pengalihan isu?
Di tengah situasi yang rumit ini, sering kali muncul isu-isu lain yang tampaknya disengaja untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari isu pemagaran laut dan pensertifikatan SHM. Isu-isu seperti gas LPG, demonstrasi mahasiswa, dan berbagai skandal politik sering kali menjadi sorotan media, sementara isu pemagaran laut perlahan-lahan tenggelam.
Pertama-tama, pengusaha besar dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemagaran laut. Dengan mengalihkan perhatian masyarakat, mereka dapat melanjutkan praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tanpa mendapatkan sorotan. Selain itu, pemerintah yang terlibat dalam praktik ini juga diuntungkan karena dapat menghindari kritik dan pertanggungjawaban atas tindakan mereka.
Kedua, partai politik tertentu mana yang juga dapat diuntungkan dari pengalihan isu. Dengan mengalihkan perhatian masyarakat ke isu-isu lain, mereka dapat menghindari pertanyaan tentang kebijakan dan tindakan mereka terkait pemagaran laut. Hal ini menciptakan suasana di mana isu-isu penting bagi masyarakat pesisir tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya.
Partisipasi Masyarakat dan Pentingnya Kesadaran Kolektif
Dibalik Isu pemagaran laut dan pensertifikatan SHM kapling laut adalah masalah yang kompleks bagi penegakan hokum dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Masyarakat pesisir harus diberdayakan untuk bersuara dan melindungi hak-hak mereka. Kesadaran akan isu ini perlu ditingkatkan, tidak hanya di kalangan masyarakat pesisir, tetapi juga di tingkat nasional.
Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait seperti kementerian KKP serta kepolisian dan TNI AL sebagai pihak yang menjadi pagar garda utana yang melakukan transparansi dalam pengelolaan sumber daya laut dimana harus melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini berguna unuk mengawasi Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, harus ada upaya keras supaya dapat diatasi dengan tegas yang berkeadilan untuk masyarakat pesisir yang tidak lagi menjadi korban.
Penting bagi masyarakat untuk tetap waspada terhadap pengalihan isu yang dapat mengaburkan perhatian mereka dari masalah yang lebih mendasar. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang positif dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi bukan di kaburkan.
Oleh karena pemagaran laut dan pensertifikatan SHM bukan hanya sekadar isu hukum, tetapi juga merupakan masalah sosial dan politik yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama masyarakat dan pemerintah yang tegas atas ketidak adilan untuk rakyat. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa masyarakat pesisir mendapatkan keadilan dan hak-hak mereka diakui bukan menciptakan smookice dengan #Indonesia Gelap untuk menghilangkan issu dan perhatian besar yang mengancam masyarakat pesisir sebagai garda terdepan untuk melindungi hak atas pantai yang bebas untuk melaut meskibegiti perjuangan mahasiswa Indonesia gelap.LAK
