KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang meminta Gubernur Sultra, Ali Mazi, Serius mengawal upaya pemekaran Kepulauan Buton (Kepton).
Hal ini ditegaskan Endang karena pada sejumlah Rapat Dengar Pendapat(RDP) di Komisi II DPR RI, Gubernur, Wakil Gubernur, dan perwakilan Pemprov Sultra lainnya, nyaris tak pernah hadir saat RDP.
“Saya lihat beberapa kali rapat di DPR RI belum pernah Gubernur atau yang mewakili hadir. Jadi saya minta Gubernur dan wakil Gubernur lebih konsen di pemekaran Kepton ini,” katanya.
“Saya sendiri hadir pada rapat Komisi II DPR RI dan kita mendukung hal tersebut. Kepton itu kan salah satu kerajaan besar negara berdaulat sebelum Indonesia merdeka dan yang kedua kita ketahui pada tahun 2010 itu kan ada grand desain pemekaran yang dimana salah satunya adalah Kepton. Maka perlu ada keseriusan dari Gubernur dan wakil Gubernur untuk mengurus itu,” sambungnya,(22/12/2019).
BACA JUGA :
- Buntut Damaikan Supriyani dan Orang Tua Korban, Ketua LBH HAMI Konsel Dicopot
- Lepas Lima Warga Kendari Umrah Gratis, AJP-ASLI Didoakan Menang Pilwali 2024
- Produksi Padi di Sultra Meningkat 38 Persen per Oktober 2024
- Pemprov Sultra Salurkan 1.850 Obat dan 380 Boks Disinfektan untuk Cegah Virus Jembrana
- Supriyani dan Orang Tua Korban Sepakat Damai
Grand Desain 2010 upaya pemekaran Kepton, lanjut Endang, disusun langsung oleh Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kala dijabat oleh Gamawan Fauzi.
“Saat ini ada celah, Papua Selatan kan mau mekar, nah bisa ikutkan disitu melalui pencabutan moratorium terbatas. Karena memang secara persyaratan baik dari aspek undang-undang, ekonomi, sumber daya alam maupun sejarah sudah sangat memenuhi syarat,” ungkapnya lagi.
Reporter: Gery
Editor: Dahlan
