Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Komdes Sultra Dorong Pemda Kembangkan SDA di Pulau Wawonii
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Komnas Desa (Komdes) selaku lembaga swadaya masyarakat melalui Proyek ALIGN (Advancing Land-Based Investment Governance) mendorong pemerintah daerah mengembangkan sumber daya alam (SDA) di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara khususnya di sektor pertanian maupun kelautan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Mewakili Tim KOMDES sebagai pelaksana studi lapangan, Rosniawanti (Jurnalis Tempo) menuturkan, di Sulawesi Tenggara, industri ekstraktif pertambangan nikel sangat masif beroperasi tidak terkecuali di pulau-pulau kecil salah satunya yaitu Pulau Wawonii.
Sebagai gambaran, Pulau Wawonii hanya memiliki luas wilayah ±867,58 km² atau ±86.750 Ha yang artinya di bawah luasan 200.000 Ha. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa Pulau Wawonii termasuk dalam kategori pulau-pulau kecil di Indonesia yang artinya sangat rentan jika wilayah daratannya atau lahannya diperuntukkan bagi industri ekstraktif pertambangan.
Jika diakumulasi total luasan konsesi area pertambangan berdasarkan IUP yang diberikan kepada enam perusahaan tambang yang siap beroperasi di Pulau Wawonii total luasnya sebesar 114.087 Ha, yang artinya lebih luas wilayah konsesi daripada luas pulau secara keseluruhan.
“Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah dimana ruang hidup masyarakat dengan sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini jadi penopang ekonomi masyarakat lokal? atau apakah besaran konsesinya hingga kelautan?,” katanya di acara sharing session dan eksposur awal hasil penelitian di Pulau Wawonii di salah satu hotel di Kendari, Jumat (20/12/2024) sore.
Melihat hal tersebut, Komdes Sultra yang juga didukung oleh IIED yakni lembaga internasional untuk lingkungan dan pembangunan serta Jaring Nusa mendorong pemerintah daerah khususnya Pemda Konkep untuk mengembangkan pengelolaan SDA agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Berdasarkan kajian LIPI sejak tahun 1992, Pulau Wawonii dianggap paling tepat sebagai kawasan sentra perikanan atau kawasan pertanian dan juga pengembangan wisata alam khas kawasan pesisir pulau- pulau kecil, secara historis masyarakat lokalnya sejak dahulu hanya mengandalkan lahan pertanian/perkebunan sebagai mata pencaharian atau sumber utama tumpuan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kab. Konawe Kepulauan tahun 2022 juga disebutkan bahwa bidang pertanian memiliki potensi besar untuk dikembangkan meliputi tanaman pangan dan perkebunan.
Pulau Wawonii memiliki areal persawahan yang cukup luas dan didukung oleh adanya 23 aliran sungai yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi, komoditas tanaman pangan yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 4.599 ha dengan jenis komoditinya yaitu Padi, Jagung, Keladi dan Ubi kayu. Selain itu, Pulau Wawonii juga memiliki tanaman perkebunan yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 17.059 ha dengan jenis komoditinya yaitu Kelapa, Pala, Jambu mete, Kakao dan Cengkeh.
“Belum lagi potensi di sektor kelautan dan perikanan serta pariwisata yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa pengembangan ekonomi daerah bisa diwujudkan melalui pengembangan SDA tersebut. Sehingga peran pemerintah daerah sangat diperlukan,” jelasnya.
Hadir dalam acara tersebut, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muhammad Yusuf, Kepala BAPPEDA Konawe Kepulauan, Safiudin Alibas dan Akademisi/Dosen Antropologi pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo Kendari, Dr.Sarlan Adijaya.
Pada kesempatan itu, Kepala BAPPEDA Konawe Kepulauan, Safiudin Alibas mengungkapkan, dalam upaya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di Pulau Wawonii perlu adanya peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, saat ini hal itu sedang berjalan. Ini penting agar terjadi optimalisasi pasar, UMKM dan juga koperasi.
“Selain itu, perlu dilakukan peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan sentra produksi dan hilirisasi potensi ekonomi lokal,” imbuhnya.
Pemberian bantuan dan pembinaan pelaku ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi tidak luput dari perhatian. Semua itu butuh sinkronisasi dan harmonisasi dengan program pembangunan pedesaan yang pada akhirnya terjadi penguatan ekonomi masyarakat. (bds)
Reporter: Septiana Syam
Editor: Biyan
