KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Masuknya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin tidak hanya menuai pertanyaan bagi publik, tetapi juga mengundang kontroversi, ada yang mendukung dan ada yang justru sebaliknya.
Pengamat Hukum Tata Negara Sultra, La Ode Bariun menilai masuknya Gerindra di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan oleh partai politik.
Tentu dengan sikap politik Partai Gerindra akan menuai berbagai tanggapan di masyarakat. Bukan hanya Gerindra, sikap politik beberapa Parpol pasca pemilihan presiden seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memilih menjadi oposisi, juga mengundang pro kontra.
[artikel number=3 tag=”politik,partai”]
Menurut La Ode Bariun, ada yang keliru terkait istilah oposisi. Jika partai berada di luar kekuasan, kata lain bukan oposisi tapi check and balance atau keseimbangan dalam menjalankan sistem pemerintahan.
“Iya di negara presidensial tidak ada istilah oposisi. Itu keliru. Yang tepat adalah kalimat check and balance, dimana dalam sistem pemerintahan harus ada kontrol di luar kekuasaan,” imbuh Direktur Pasca Sarjana Hukum Unsultra ini.
Ketua Granat Sultra ini juga menilai adanya partai politik di luar kekuasan penting agar terjadi kontrol di luar sistem pemerintahan.
Reporter: Muhajirin Haikal
Editor: Rani
