Rencana Anggaran Jembatan Penghubung Buton-Muna Telah Disetujui Kementerian PUPR
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Perencanaan anggaran jembatan penghubung daratan Pulau Buton dan Pulau Muna melalui Baruta, telah disetujui oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal itu disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi V melalui Ridwan Bae. Menurutnya, apa yang telah diperjuangankan selama menjadi penyerap aspirasi masyarakat Sultra, akhirnya terwujud.
“Syukur Alhamdulillah APBN 2019 sudah disetujui. Itu disampaikan saat rapat antara anggota komisi V DPR RI dengan Ditjen Bina Marga. Rapat masih berlangsung,” katanya melalui rilis yang diterima oleh Detiksultra.com, Selasa (30/10/2018).
Lebih lanjut, kata mantan Bupati Muna dua periode ini, Dirjen Bina Marga juga telah menyetujui perencanaan pembangunan jembatan penghubung antara daratan Pulau Muna dengan daratan Kendari yang merupakan ibukota Provinsi Sultra. Jembatan tersebut akan melewati wilayah Kecamatan Tampo, Muna hingga Toli-toli, Konawe Selatan (Konsel).
BACA JUGA:
> Satpol PP Siap Tertibkan APK Tak Sesuai Prosedur
> Diduga Dalangi Ancaman Pekerja PT SJM, Kapolda Sultra Didesak Tangkap AT
> Tuntut jadi ASN, Ratusan Honorer K2 Unjuk Rasa
> 11 Jenis Pelanggaran Bakal Ditindak pada Operasi Zebra
Selain itu, perencanaan pembangunan jembatan penghubung  daratan Pulau Wanci akan dimulai melalui Desa Numana dengan daratan Pulau Kapota.Â
“Saya mohon dukungan dari Pemerintah Provinsi Sultra maupun pemerintah kabupaten serta kota yang dilalui program ini, agar memberikan kemudahan kepada Kementrian PUPR demi kelancaran rencana dimaksud. Karena semua ini hanyalah untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Suwesi Tenggara,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Sultra ini.
Dengan disetujuinya APBN 2019, menurut legislator dapil Sultra ini, lengkaplah perencanaan pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Kota Kendari sampai Kolaka Utara.Â
“Semua akses transportasi, baik di kepulauan maupun di daratan, sudah diperjuangkan. Insya Allah mulai tahun 2019, sudah mulai tahapannya. Tentu perjuangan ini butuh pengawalan dan pengawasan bersama. Diperlukan juga kerjasama antara semua pihak,” tukasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Rani