Metro Kendari

Realisasi Pendapatan APBD di Sultra Capai 43 Persen, Terendah Buton Tengah

Dengarkan

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) per Agustus 2024 hanya mencapai 43,55 persen.

Hal ini disampaikan Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara virtual dan serempak di seluruh Indonesia, kemarin.

Tomsi mengatakan terdapat beberapa provinsi di Indonesia dengan persentase realisasi APBD yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lainnya.

“Provinsi Maluku Utara 54,82 persen, Provinsi Papua berada di angka 35,77 persen, sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat realisasi pendapatan sebesar 43,55%, yang juga berada di bawah rata-rata nasional,” ungkap Tomsi.

Selain itu, realisasi pendapatan APBD di tingkat kabupaten juga menjadi perhatian. Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara tercatat memiliki realisasi pendapatan yang sangat rendah, yaitu hanya 28,01 persen.

Tohir juga menyoroti rendahnya realisasi belanja di beberapa provinsi dan kabupaten. Provinsi Sulawesi Tenggara, misalnya, hanya mencapai 39,03 persen untuk realisasi belanja APBD tahun anggaran 2024.

Rendahnya realisasi belanja ini berdampak langsung pada perputaran ekonomi di daerah, yang menjadi sepi karena kurangnya aliran dana dari pemerintah.

“Realisasi belanja yang rendah membuat perputaran ekonomi di daerah melemah. Hanya sedikit kabupaten yang memiliki usaha besar yang dapat membantu mendorong ekonomi lokal,” terangnya.

Kabupaten Buton Tengah kembali menjadi sorotan dengan realisasi belanja yang hanya mencapai 18,80 persen.

Kabupaten tersebut merupakan salah satu yang terendah di Indonesia. Selain itu, terdapat 363 kabupaten lainnya di Indonesia yang realisasi belanjanya berada di bawah rata-rata 44,45 persen.

“Harapannya pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan realisasi pendapatan dan belanja daerah. Tindakan ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di daerah masing-masing,” pungkasnya. (bds)

 

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button