KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Program bedah rumah dalam kegitan terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) tingkat provinsi Sultra di Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, menuai kecaman warga setempat.
Pasalnya dalam menentukan rumah warga yang akan dibedah atau direnovasi oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Kendari, oknum RT 11 dan 12 di Alolama diduga mengatur dan mengarahkan sendiri tim survei lapangan. RT hanya menunjuk rumah keluarganya dan juga warga yang pro terhadap dirinya sebagai RT.
“RT bertindak sewenang-wenang, dia hanya menunjuk rumah yang akan dibedah itu milik keluarganya. Itu tidak tepat sasaran. Mirisnya tim survei lapangan yang melakukan pemotretan rumah, hanya mengikuti arahan RT,” beber salah seorang warga bernama Rubin kepada Detiksultra.com.
Anehnya kata Rubin, Ketua RT justru melarang tim survei untuk memotret rumah-rumah tak layak huni sebagai dasar untuk dilakukan pembedahan. Misalnya rumah milik pemuda yatim piatu, korban kebakaran, dan lansia.
“Yang dilakukan RT itu tidak berprikemanusiaan, masa rumah yatim piatu yang hanya gubuk itu dia larang foto, kasian mereka itu tidak punya orang tua, kerjanya hanya buruh harian. Sementara rumah anaknya RT sudah permanen itu yang akan dibedah,” kecam Rubin.
Merasa dikadali dengan tindakan para RT yang dinilai tidak adil tersebut, masyarakat Alolama pun bereaksi dengan mempertanyakan program bedah rumah tersebut. Lurah Alolama pun turun ke lokasi di RW 04 Alolama untuk menjelaskan soal polemik itu.
Di hadapan puluhan warga, Lurah Alolama, Jumirad mengatakan, semua rumah yang ada akan dilakukan pemotretan sebagai calon rumah penerima bantuan. Pembedahan tersebut hanya berupa pemolesan seperti pengecatan dan pergantian sedikit bagian bangunan. Selain itu rumah yang akan dibedah hanya berlokasi di pinggir jalan, bukan yang berada jauh di dalam pelosok lorong.
“Saya akan suruh tim survei atau tukang fotonya supaya foto semua rumah yang masuk dalam usulan. Bedahnya hanya sedikit dipoles, diperindah saja seperti dicat, tidak diganti semua, dan ini tidak ada anggarannya, jadi masyarakat tidak perlu risau, tenang saja,” ujar Jumirad saat menjelaskan di hadapan masyarakat dan juga kepada wartawan Detiksultra beberapa waktu lalu.
Hal yang disampaikan Jumirad pun diterima dan dinantikan oleh masyarakat. Namun beberapa pekan kemudian, perkataan lurah tersebut tak terbukti. Daftar penerima bantuan bedah rumah justru keluar, pemotretan semua rumah tidak terjadi.
“Yang dibedah jelas pilihan para RT, Pak Lurah sudah membohongi kami, dia bilang rumah yang dipinggir jalan saja yang akan dibedah, tapi faktanya, rumah-rumah yang ada jauh di ujung lorong itu yang dibedah, juga tidak tepat sasaran. Ada yang punya rumah permanen, tapi tetap dibedah rumah lamanya,” ungkap beberapa orang warga yang tak ingin disebutkan identitasnya.
Pihak warga pun menolak dan tidak akan mendukung program P2WKSS itu, dengan tidak akan ikut dalam kerja bakti di lokasi penilaian lomba. Bahkan warga berencana akan memboikot kegiatan tersebut pada saat puncak penilaian lomba.
Saat dikonfirmasi kembali, Jumirad berdalih bahwa penentuan rumah yang akan dibedah tersebut, bukan kewenangan lurah ataupun RT. Pihaknya hanya memberikan data kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan sebanyak 60-an calon penerima.
“Kami hanya mengawal dan memberikan data ke Kabid PUG Dinas Pemeberdayaan Perempuan. Merekalah yang menentukan titik rumah yang akan dibedah. Soal indikator layak tidak layak, silahkan tanye ke mereka,” ujarnya pada Minggu malam (23/9/2018).
Menurut informasi yang beredar di warga, beberapa waktu lalu, pihak kelurahan Alolama melalui sekretaris lurah (Seklur) juga melakukan pungutan liar kepada warga yang rumahnya akan dibedah. Jumlah uang yang dimintai sebesar Rp50 ribu tiap warga. Hal ini juga dibeberkan oleh salah seorang warga Alolama, Nurwati (42).
“Seklurnya minta uang sama saya, bilang rumahku akan dibedah, saya berikan saja, karena siapa yang mau menolak bantuan bedah rumah, dia juga bilang berdoa saja, mudah-mudahan rumah saya dapat bantuan itu,” ungkap Nurwati.
Namun, ketika ibu tiga anak ini tahu kalau itu adalah pungli, ia menyesal telah memberi uang tersebut. Ia lalu meminta kepada Lurah Alolama agar uangnya tersebut dikembalikan. Pihak kelurahan kemudian mengakui hal itu, karena desakan masyarakat. Uang dengan total sekitar Rp2 juta-an yang terkumpul untuk foto copy dokumen persyaratan bedah rumah tersebut pun dikembalikan.
Reporter: Fadli Aksar
Editor: Ann
