KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menghibahkan dana Pilkada 2024 sebesar Rp338 miliar kepada penyelenggara, pengawasan serta unsur pengamanan pemilu.
Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto sendiri sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KPU, Bawaslu, Korem 143/HO dan Polda Sultra.
Belanja hibah kegiatan Pilkada yang ditetapkan dalam APBD Provinsi Sultra telah dimulai pada Oktober 2023 lalu.
Diawali penandatanganan bersama antara Pemprov dengan KPU pada tanggal 27 Oktober 2023 yang disaksikan secara langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, dilanjutkan dengan Bawaslu pada tanggal 9 November 2023, terakhir dengan Korem 143/HO tanggal 7 Februari 2024 dan Polda Sultra pada 13 Februari 2024 lalu.
Penandatanganan NPHD ini merupakan komitmen Pemprov Sultra dalam mewujudkan pemilihan gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota wakil wali kota tahun 2024 di Sultra yang adil, bermartabat dan berkualitas melalui pengelolaan pendanaan.
Pemprov Sultra mengalokasikan anggaran untuk KPU sebesar Rp233,3 miliar, Bawaslu Rp50,1 miliar, Korem 143/HO sebesar Rp5 miliar, dan untuk Polda sebesar Rp50 miliar.
“Sesuai mekanisme yang berlaku, pada APBD perubahan 2023 lalu kami telah mencairkan belanja hibah kegiatan pemilihan sebesar 40 persen dari nilai NPHD yakni sebesar Rp113,4 miliar dengan rincian, masing – masing untuk KPU sebesar Rp93 miliar lebih dan untuk Bawaslu Rp20 miliar lebih,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, pada tahun 2024 ini, Pemprov Sultra mengalokasikan anggaran sebesar 60 persen dari nilai NPHD sebesar Rp225,1 miliar dengan rincian Rp139,9 miliar untuk KPU dan Rp30,1 miliar untuk Bawaslu.
“Untuk Korem 143/Haluoleo sebesar Rp5 miliar dan terakhir untuk Polda Sultra sebesar Rp50 miliar langsung 100 persen dari nilai NPHD,” jelas Pj Gubernur.
Melalui NPHD yang ditandatangani tersebut, ia akan memastikan setiap pemangku kepentingan memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap dana hibah yang disepakati.
“Tentunya dengan sudah jelas anggaran ini, kita berharap semua tidak ada lagi permasalahan dan hambatan dalam persiapan dan kesiapan Pilkada. Jadi semua harus dapat bekerja keras untuk mewujudkan Pilkada yang aman, damai dan kondusif,” ujarnya.
Andap mengungkapkan bahwa penyampaian ini sebagai wujud transparansi dan sekaligus akuntabilitas yang menjadi pijakan utama dalam pengelolaan komponen pendanaan bersama ini.
“Pemprov Sultra juga akan melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan ini sesuai dengan ketentuan berlaku,” tutup Andap. (bds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan
