KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Beberapa bulan terakhir ini, sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersandung kasus tindak pidana korupsi. Terbaru, kader PDIP yang juga Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah.
Orang nomor wahid di Sulsel ini telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur.
Tentunya kasus ini akan menjadi perhatian bagi kader PDIP lainnya, yang menjabat sebagai gubernur, bupati/wali kota di daerah. Tak terkecuali di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sultra, Lukman Abunawas (LA) menegaskan kepada kader partai besutan Megawati Soekarnoputri yang tengah menjabat sebagai kepala daerah agar tidak melakukan tindakan melawan hukum.
Tindakan melawan hukum, kata Lukman Abunawas, berupa tindak pidana kasus korupsi. Kader harus taat pada hukum dan menjaga marwah partai.
Apalagi, PDIP adalah partai besar di Indonesia, yang harus menjadi contoh bagi partai-partai politik lainnya di Sultra maupun di Indonesia.
Untuk itu, kata Lukman, dalam Pilkada 2020 lalu, PDIP berhasil menorehkan kemenangan di lima daerah dari tujuh yang menghelat kontestasi lima tahunan ini untuk senantiasa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
Lima kepala daerah itu Bupati Kolaka Timur (Koltim) Samsul Bahri Majid, Bupati Muna Rusman Emba, Wakil Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) Andi Muhamad Lufhti, Wakil Bupati Konawe Utara (Konut) terpilih, Abu Haera, dan Bupati Wakatobi, Haliana.
“Untuk seluruh kader kami terutama yang akan dilantik dan telah dilantik menjadi bupati dan wakil bupati nanti dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, menjadi pemimpin yang amanah, dan merakyat,” ungkap dia, Minggu (28/2/2021) kemarin.
Ditegaskannya lagi, bilamana kader PDIP di Sultra khususnya kepala daerah yang tidak menjalankan amanah rakyat dan mencoba merusak citra partai maka ia akan mempertanggung jawabkan perbuatan melawan hukumnya.
Selain proses hukum, tentunya akan ada sanksi partai yang dijatuhkan, dan tak ada pilih kasih, semua kader sama di mata hukum.
“Semua itu semata-mata demi menjunjung tinggi keadilan,” pungkas Wakil Gubernur
Sultra ini.
Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki
