KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan di Kota Kendari guna melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
Kunjungan Monev yang dilakukan KPK di Kota Kendari diantaranya memonev pendapatan daerah, aset daerah dan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) developer.
Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Fungsional Koordinator Wilayah (Korwil) VIII, Edi Suryanto menerangkan upaya optimalisasi pendapatan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui pemasangan alat perekam pajak bekerjasama dengan Bank Sultra telah berjalan efektif.
[artikel number=3 tag=”kpk,pemkot”]
“Terkait Monev pendapatan, kami memonitoring sejauh mana efektivitasnya hasil dari alat pemasangan alat dan Alhamdulilah di Kendari sudah nampak trend naiknya,” ujarnya senin, (28/10/2019).
Berdasarkan hasil Monev sampai hari ini dari 300 alat yang telah terpasang dibeberapa tempat wajib pungut pajak diantaranya pajak rumah makan, restauran, tempat hiburan dan parkir, Edi Suryanto menerangakan telah berjalan efektif.
Selain memonitoring pendapatan daerah, KPK juga akan memonev aset-aset bermasalah daerah seperti aset perumahan, tanah hingga aset kendaraan dinas.
Setelah memonev, KPK meminta agar pemerintah daerah untuk menindaklanjuti dan jikalau Pemkot merasa kesulitan dapat berkoordinasi dengan pihak kejaksaan.
“Biasanya itu, rumah dinas yang di tempati pensiunan tapi tidak mau juga dikembalikan,” Tambahnya.
Monev berikutnya, tambah Edi, khusus daerah Kota Kendari KPK akan memonev Fasum dan Fasus perumahan sebab katanya hingga saat ini ada sekitar 200 developer perumahan di Kendari belum menyerahkan Fasos dan dan Fasum.
“Jadi tiga hal ini yang akan kita monov,” Pungkasnya.
Reporter: Musdar
Editor: Dahlan
