KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Guna menekan angka stunting dan inflasi di Kota Kendari, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kendari menggandeng asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama yang dilakukan oleh Ketua Kadin Kendari, Fadli Tanawali dan Ketua DPD REI Sultra, Basran.
Ketua Kadin Kendari, Fadli Tanawali mengatakan, pihaknya sebagai induk asosiasi mengajak berbagai asosiasi termasuk REI Sultra dalam membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menekan angka stunting dan laju inflasi.
“Persoalan stunting dan inflasi harus diselesaikan secara bersama karena ini bukan saja tanggung jawab pemerintah,” terangnya di salah satu restoran di Kendari, Kamis (28/9/2023).
Diketahui, untuk menuju kota layak huni, salah satu indikatornya ialah kesehatan yang dibarengi dengan kebutuhan pangan. Sementara dengan adanya kasus stunting di Kendari, maka syarat tersebut belum bisa terpenuhi.
Untuk itu, pihaknya mendorong asosiasi dari berbagai sektor, termasuk perumahan, ikut serta dalam menyelesaikan persoalan tersebut dengan ikut serta dalam program yang saat ini dilakukan pemerintah yakni orang tua asuh.
Selain itu persoalan yang dihadapi ialah laju inflasi Kendari. Dimana salah satu penyebab inflasi ialah BBM, dalam hal ini solar dan bensin yang terjadi antrean panjang di depot Pertamina. Berdasarkan informasi, kondisi itu terjadi karena pasokan yang diterima kurang.
Fadli mengungkapkan, berdasarkan hal tersebut, sebagai Ketua Kadin Kendari ia meminta kepada pemerintah agar dilibatkan dalam tim pemantau inflasi daerah, dimana Kadin Kendari siap menetapkan dan membentuk tim investigasi yang bertugas mengawasi pendistribusian BBM.
Tidak hanya itu, melalui sinergitas yang dibangun dengan REI Sultra, Kadin Kendari akan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang properti.
Fadli menerangkan, dukungan kepada pelaku usaha ini sangat penting. Karena jika bisnis tumbuh maka perekonomian di suatu daerah pun akan tumbuh. Hal itu bisa berdampak positif pada pengentasan kemiskinan.
“Namun tidak semua pelaku usaha di industri perumahan ini sudah survive, ada pula yang masih membangun bisnisnya. Mereka inilah yang masih tergolong UMKM dan perlu dibantu agar bisa tumbuh bersama,” ungkapnya.
Ia mengatakan, hal itu tidak akan tercapai jika pemimpin atau stakeholder yang bergerak di sektor ekonomi hanya diam. Inilah pentingnya diperlukan kerja sama dengan pemerintah. Tetapi dari pemerintah selaku mitra yang mengatur regulasi, terkadang membuat program dan telah berjalan, namun tidak diketahui oleh asosiasi maupun pelaku usaha.
“Hal seperti itu perlu dilakukan komunikasi, agar setiap Perda yang terbit terkait penataan ruang dan penggunaan ruang bisa disosialisasikan sebelum ditetapkan sebagai Perda,” terangnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPD REI Sultra, Basran menuturkan, melalui kerja sama yang dijalin dengan Kadin Kendari dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan developer-developer yang tergabung di asosiasi REI dan tergabung pula di Kadin Kendari.
Melalui nota kesepahaman ini, iaberharap hambatan yang selama ini dirasakan developer bisa secara bersama-sama diselesaikan.
“Berkaitan dengan PBB dimana tanah yang kita beli misal dari Nilai Objek Jual Pajak (NJOP) 48 ribu ketika jadi perumahan kemudian dibeli dan keluar Keterangan Rencana Kota (KRK) langsung diubah oleh Bapenda NJOPnya menjadi Rp250 ribu, berapa itu kenaikannya?”
Bisa dikatakan sektor properti merupakan sektor penyumbang terbesar investasi di Kendari. Kurang lebih 70 persen investasi yang ada di Kendari bersumber dari sektor properti. Properti ini bukan perumahan saja, ada pusat perbelanjaan hingga hotel-hotel yang memiliki PPn.
“Kami menyambut baik ajakan kerja sama atau sinergitas dari Kadin Kendari melalui saudara Fadli Tanawali selaku Ketua Kadin Kendari,” katanya.
Sebagai informasi, per Juli 2023 ada sekitar 3.500 unit rumah yang terjual. Adapun tahun 2022 sebanyak 5.000 ribu unit. Ia berharap angka itu naik hingga 7.000 unit di akhir 2023.
Untuk itu Basran berharap, tidak ada lagi rintangan, seperti hadirnya kebijakan baru yang diberlakukan pemerintah dan merubah sistem yang ada tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu.
“Kita harap Kadin Kendari bisa menyuarakan keresahan para developer atau pengusaha properti kepada pemerintah,” pungkasnya. (cds)
Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan
