KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Konsultasi (Rakon) dan Sosialisasi Desa Wisata Tematik Terintegrasi dengan 10 Program Pokok PKK di salah satu hotel di Kendari, Senin (13/6/2022).
Pj Ketua PPK Sultra Nur Endang Abbas mengatakan, rakon ini mengusung tema “Optimalisasi Administrasi Kelembagaan Menuju PKK Sulawesi Tenggara yang Ekselen”.
Menurutnya, hal ini bertujuan memotivasi seluruh kader PKK, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk lebih memacu diri dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas.
Adapun peningkatan kompetensi dan kapasitas dimaksud terutama dalam pengelolaan administrasi kelembagaan yang lebih tertib, cermat, dan akurat.
“Muara dari rakon ini agar permasalahan- permasalahan dan kendala yang dialami, baik yang terkait dengan pelaksanaan program maupun hal-hal lain yang bersifat administratif kelembagaan dapat dirumuskan solusinya,” ungkap dia dalam sambutannya.
Sementara Gubernur Sultra Ali Mazi dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Setda Sultra, Muhamad Ilyas Abibu mengatakan, berbagai program dan kegiatan sebagai implementasi 10 Program Pokok PKK yang dilaksanakan oleh TP PKK provinsi dan kabupaten/kota selama ini telah berjalan dengan baik dan berperan penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat.
Begitu pula dengan seluruh stakeholder dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah daerah.
Pada kesempatan itu, Gubernur Ali Mazi mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh TP PKK provinsi dan kabupaten/kota, terutama dilaksanakannya soft opening aplikasi e-PKK, dengan nama Siagypra PKK Sultra.
“Ini sebuah langkah maju dari Tim Penggerak PKK Provinsi yang mampu mengikuti perkembangan era digital yang kian maju dengan meninggalkan pola yang masih konvensional,” urainya.
Diharapkan, melalui program aplikasi e-PKK ini akan lebih memudahkan dalam pendokumentasian, penginputan data, dan pelaporan secara berjenjang yang lebih kapabel dan dapat diakses oleh semua pihak.
Sehingga pengadministrasian, pelaporan, dan penginputan data dapat terlaksana secara berjenjang dan sistematis dimulai dari dasa wisma, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai kepada tim penggerak pusat.
Terkait dengan eksistensi Desa Wisata, diharapkan pengelolaannya berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi wisata, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, menciptakan lapangan kerja baru, serta dapat meningkatkan pendapatan keluarga.
“Kembali ditekankannya kepada seluruh OPD terkait untuk memberi dukungan kepada TP PKK sesuai bidang tugas masing-masing,” tukasnya. (bds*)
Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki
