WAKATOBI, DETIKSULTRA.COM – Aksi demonstrasi Asosiasi Sopir Mobil Truk (ASMT) dan demonstrasi masyarakat nelayan Desa Sombu, Kecamatan Wangi-wangi bentrok dengan aparat keamanan di depan Kantor Bupati Wakatobi, Kamis (29/8/2019).
Massa ASMT menuntut PT Golgen Prima dan PT Merah Putih lebih memprioritaskan atau memperdayakan sopir lokal dalam aktivitasnya.
Massa ASMT memaksa masuk ke kantor bupati dengan cara mendobrak gerbang kantor sehingga aksi dorong pun terjadi antara demonstran dan pihak keamanan.
Tak berlangsung lama, massa demonstran dari masyarakat nelayan Desa Sombu Kecamatan Wangi-wangi yang berada di gerbang selatan Kantor Bupati Wakatobi, yang tengah menyuarakan pemberhentian aktifitas kapal pelingkar, pecah.
Salah seorang massa aksi masyarakat nelayan Desa Sombu nyaris terbakar. Foto: Ema/Detiksultra.
Emosi massa terpancing ketika aparat keamanan melarang mereka melakukan aksi pembakaran ban di depan kantor bupati.
Bentrokan antara dua massa dengan aparat keamanan akhirnya reda setelah pihak pemerintah daerah menerima massa demostran. Massa ASMT ditemui Asisten III, Saharumu dan masyarakat nelayan Desa Sombu ditemui oleh Asisten I, Yusnan Yusuf dan pihak DKP Wakatobi.
Saat menerima massa ASMT, Asisten I, Saharumu berjanji akan memanggil PT Golgen Prima dan PT Merah Putih guna menyampaikan tuntutan massa agar dalam aktivitasnya, kedua perusahaan tersebut menggunakan truk-truk lokal yang ada di Pulau Wangi-wangi.
“Besok kita akan undang mereka. Biar bagaimana pun kita-kita ini berdiskusi belum ada solusinya kecuali kita undang mereka,” ujarnya.
Sementara itu, saat ditemui usai menerima masyarakat nelayan Desa Sombu, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan kabupaten Wakatobi, Malihudi, mengatakan, menurut UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pembagian kewenangan laut 0 sampai 12 mil merupakan wilayah provinsi, hingga pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan.
“Kita akan mengkomunikasikan dengan provinsi. Untuk pengawasan, ada pengawas sumber daya kelautan perikanan, Kementrian Kelautan. Mereka lebih berperan disitu karena pengawasan kita juga sudah diambil oleh provinsi,” tuturnya.
Sekedar diketahui, kericuhan terjadi kembali saat massa nelayan Desa Sombu melakukan hearing di kantor DPRD Wakatobi.
Akibat kericuhan tersebut, kursi, meja serta sejumlah aset milik DPRD menjadi sasaran amukan massa. Akibatnya, Beberapa massa aksi dan koordinator lapangan yang dianggap menjadi provokator, diamankan oleh aparat kepolisian.
Reporter: Ema
Editor: Rani
