KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Tim eksekutor Kejaksaan Negeri Kolaka pada Sabtu, 7 Desember kemarin tepatnya pukul 14.30 Wita, telah melakukan eksekusi terhadap terpidana eks Bupati Kolaka Buhari Matta yang buron sebelum menjalani hukuman pidana di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan.
Eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, nomor : 775k/Pid. Sus/2014 tanggal 25 Maret 2015.
Adapun keterangan yang diberikan oleh, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenhum) Kejati Sultra, Herman Darmawan bahwa setelah ditangkap kini terpidana kasus jual beli nikel kadar rendah antara Pemkab Kolaka dan PT Kolaka Mining Internasional itu telah dikirim ke Lapas Klas I Makassar sekitar pukul 23.00 Wita pada hari Sabtu kemarin.
“Alhamdulillah berkat kerja keras tim eksekutor kejaksaan negeri Kolaka, akhirnya terpidana buron atas nama Buhari Matta berhasil kita tangkap dan sudah di proses ke Lapas” ucapnya.
Terpidana, mantan Bupati Kolaka Buhari Matta saat masih dalam proses persidangan tidak dilakukan penahanan sampai perkara tersebut diputus pengadilan Tipikor Kendari pada 2013 lalu dan terbukti bersalah.
BACA JUGA:
- Resmi Daftar di Partai Nasdem, Fajar Hasan Komitmen Lanjutkan Pembangunan di Mubar
- Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Barat Tahun 2024
- Kejari Konsel Musnahkan Barang Bukti Nakoba dari Tindak Pidana Umum
- Peringati HBP ke-60, Kanwil Kemenkumham Sultra Ziarah Makam dan Upacara Tabur Bunga
- LM Ihsan Resmi Daftar Balon Bupati Muna ke Partai Hanura dan Nasdem
Setelah pengajuan bandingnya melalui Pengadilan Tinggi (PT) juga tetap dinyatakan terbukti bersalah hingga Kasasi ke Mahkamah Agung yang juga tetap menguatkan putusan PT dan putusan Pengadilan Tipikor, Buhari Matta ditetapkan sebagai terpidana pada tahun 2015 lalu.
Namun pada saat terpidana akan dieksekusi ke Lapas, ia sempat melarikan diri dan berstatus buron hingga baru tertangkap saat ini.
Buhari Matta divonis bersalah beradasarkan pasal 2 (ayat 1) UU 31/99 jo UU 20/2001 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan kerugian negara mencapai Rp 24 Miliar, dengan sanksi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 500 Juta.
Reporter: Gery
Editor: Qs
