KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kepengurusan Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Sulawesi Tenggara yang sempat terkatung-katung selama kurang lebih dua tahun akhirnya mendapat titik terang.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara jajaran BKKBN Sultra, BPS Sultra, dan Wakil Kepala BPS RI, Sony B. Harmadi, di Kendari, Minggu (14/6/2026) malam.
Kondisi tersebut terjadi setelah pengunduran diri Muhammad Syarif dari jabatan Ketua KKI Sultra pada 2024.
Sejak saat itu, kepengurusan baru yang dipimpin Ramadan Tosepu belum memperoleh Surat Keputusan (SK) definitif dari KKI Pusat.
Halo ini karena sejumlah persyaratan administratif belum terpenuhi, termasuk tidak tersedianya dokumen musyawarah daerah (Musda) dan belum dilantiknya kepengurusan baru.
Sekretaris KKI Sultra yang juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan BKKBN Sultra, Mustakim, mengatakan kunjungan Sony B. Harmadi ke Kendari menjadi momentum penting untuk menyampaikan langsung persoalan tersebut.
“Selama ini kepengurusan KKI Sultra yang baru dipimpin oleh Doktor Ramadan Tosepu, SK-nya baru bersifat sementara yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sultra,” katanya.
“Kedatangan Pak Sony ke Kendari adalah kesempatan emas buat KKI Sultra, karena kami akan bicara langsung kepada beliau tentang persoalan ini,” ujar Mustakim.
Menurutnya, hasil pertemuan tersebut membuahkan respons positif dari Sony B. Harmadi yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh demografi Universitas Indonesia.
Begitu menerima penjelasan mengenai kondisi KKI Sultra, Sony disebut langsung menginstruksikan stafnya untuk segera memproses penerbitan SK kepengurusan definitif.
“Usahakan minggu depan selesai, ya!” kata Sony B. Harmadi kepada stafnya dalam pertemuan tersebut.
Pasca-pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban, Sony juga memberikan arahan kepada Ketua KKI Sultra, Ramadan Tosepu, agar segera menyusun struktur kepengurusan yang lebih representatif dan inklusif.
Ia mendorong agar kepengurusan baru melibatkan berbagai unsur, mulai dari kalangan akademisi lintas fakultas dan perguruan tinggi di Kendari hingga aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai sektor yang memiliki keterkaitan dengan isu kependudukan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat peran KKI Sultra sebagai wadah kolaborasi dalam pengembangan kebijakan dan program kependudukan di Sulawesi Tenggara.
Hasil pertemuan tersebut turut mendapat dukungan penuh dari Kepala BPS Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, serta Sekretaris BKKBN Sulawesi Tenggara, Arianto Gamar.
Dengan adanya komitmen dari KKI Pusat dan dukungan lintas lembaga, proses penguatan kelembagaan KKI Sultra diharapkan segera terealisasi sehingga organisasi tersebut dapat kembali berperan aktif dalam mendukung pembangunan kependudukan di daerah. (kjs)
