KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama United Nation Population Fund (UNFPA) menyatakan dukungan dalam mengatasi pemberdayaan pemuda dan kekerasan berbasis gender.
Hal ini dinilai mampu mewujudkan komitmen pembangunan SDGs tentang pendidikan, kependudukan, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan pemuda.
Dukungan BKKBN ini dalam acara konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan melalui Forum Parlemen Asia – Arab, pada 1-2 Maret 2023 di Jakarta, Indonesia.
Acara ini juga diselenggarakan secara daring via Zoom dan Live Youtube @BKKBN Official, Selasa (1/3/2023).
Dalam kegiatan itu, The Asian Population and Development Association (APDA), Forum Of Arab Parliamentarians on Population Development (FAPPD), dan Indonesian Forum of Parliamentary on Population and Development (IFPPD), bekerja sama dengan United Nation Population Fund (UNFPA) menyelenggarakan pertemuan inter-regional.
Acara tersebut mengambil tema Pertemuan Parlemen Arab dan Asia untuk Menindaklanjuti Komitmen ICPD25: “Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Pemuda”.
Konferensi internasional ini dihadiri Anggota Parlemen dari kawasan Arab dan Asia, anggota parlemen dari Indonesia, para pakar, perwakilan masyarakat sipil, organisasi internasional, dan LSM.
Diketahui terdapat 25 negara Asia dan 15 negara Arab yang turut terlibat dalam forum tersebut. Hal ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia menjadi tuan rumah dan dapat menyelenggarakan forum internasional dengan cakupan kerja sama yang cukup luas.
Konferensi ini bertujuan untuk melibatkan anggota parlemen dan pemangku kepentingan lainnya dalam diskusi dan dialog tentang isu-isu yang memengaruhi pemuda dan kekerasan berbasis gender, advokasi kebijakan, yang merupakan bagian dari Agenda 2030 dan Program Aksi ICPD (International Conference for Population & Development).
“Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada para anggota parlemen Asia dan Arab serta tentu saja UNFPA atas dukungan dan komitmennya terhadap pencapaian SDGs,” ucap Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN, Prof Rizal Damanik saat menyampaikan sambutannya pada acara ICPD25 di Hotel Pullman, Jakarta.
Lebih lanjut, melalui kegiatan ini, BKKBN berharap adanya forum ini dapat menjadi sarana untuk berbagi rekomendasi kebijakan dalam menghadapi masalah bersama-sama.
“Saya berharap forum ini dapat menjadi sarana untuk saling berbagi informasi dan rekomendasi dari para peserta di kawasan negara Asia dan Arab kepada Indonesia untuk menjadi selalu lebih baik ke depannya,” tutup Rizal Damanik.
“Saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya karena ini adalah pertemuan yang sangat penting kita ada 25 negara dari Asia dan 15 negara dari Arab. Bisa disebutkan bahwa ini adalah assembly Arab-Asia pertama di Asia. Mudah mudahan ini adalah suatu kesuksesan yang baik untuk semua yang terlibat dan mendapat kerja sama yang baik” papar Ketua Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD), Dr. Dede Yusuf dalam sambutannya.
Menurutnya dalam menanggapi persoalan kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan pemuda, IFPPD turut berperan mendukung DPR RI dalam membuat regulasi undang-undang dalam pengesahan UU No 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Perdagangan Orang, UU No. 16 tahun 2019 tentang peningkatan usia sah perkawinan, dan terakhir UU No 12 tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.
“Tetapi penciptaan hukum itu sendiri tidak cukup, DPR RI dengan dukungan lembaga lain termasuk IFPPD perlu memantau implementasi undang-undang tersebut, penjabarannya ke peraturan yang lebih rendah termasuk pengesahan peraturan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Prof Hala Youssef dari United Nation Population Fund_ (UNFPA) mengatakan bahwa peran parlemen sangat penting dalam memantau dan melakukan pelayanan kesehatan untuk perkembangan kesehatan dan urgensi-urgensi kebijakan lainnya.
“Maka sangat penting bagi kehidupan mereka untuk kita memberikan atau akses kesehatan bagi seluruh anak-anak muda itu agar seluruh kelompok masyarakat atau kelompok penduduk mereka bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan yang maksimal,” katanya.
Tambahnya, pelayanan tersebut misalnya ada perempuan yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan kemudian ada peranan yang sangat penting yang bisa diperankan atau diambil perannya oleh para anggota parlemen wanita”
Selain itu, MP Libanon Forum Of Arab Parliamentarians on Population Development (FAPPD), Hon Pierre BouAssi menekankan bahwa forum ini terselenggara dikarenakan adanya kedua belah pihak memiliki tantangan dan nilai yang sama sehingga dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah bersama-sama.
“Tadi saya menyampaikan kepada rekan rekan dari negara Arab disini bahwa kita menghadapi tantangan yang sama tapi kita memiliki nilai yang sama. Kita menghadapi tantangan terhadap kekerasan berbasis gender dan tujuannya menghapus kekerasan berbasis gender,” ucapnya.
“Ini adalah pertanda yang sangat baik bahwa kita memiliki kesamaan, kita mengakui bahwa adanya masalah masalah yang perlu dihadapi bersama dan parlemen adalah sarana paling efisien untuk berbagi praktek terbaik, berbagi pembelajaran, melihat apa yang berhasil dalam kerja-kerja kita agar anggota parlemen di negara lain dapat juga melakukan hal yang serupa” tambah Pierre.
Hon Prof Keizo Takemi dari The Asian Population and Development Association (APDA) menambahkan bahwa kekerasan berbasis gender juga meningkat dalam situasi konflik akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan menekankan bahwa Universal Health care (UHC) adalah kunci dan menjadi esensial.
“Kekerasan berbasis gender meningkat dalam situasi konflik dan bencana covid 19 yang berkepanjangan karena tekanan ekonomi dan penutupan sekolah akibat pandemi secara global sekitar satu dari 5 atau 21% anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun perkawinan anak tidak hanya menghilangkan kesempatan pendidikan anak perempuan, tetapi kehamilan dini dan melahirkan anak juga memiliki risiko komplikasi dan kematian yang lebih tinggi,” imbuhnya.
“Dampak pandemi juga menyebabkan kesenjangan dan ketidaksetaraan yang melebar yang mempengaruhi kelompok yang paling rentan untuk mempersiapkan dan menanggapi resiko kesehatan dan membangun masyarakat yang lebih sehat lebih adil dan lebih sejahtera di mana tidak ada yang tertinggal, mencapai UHC adalah kunci dan esensial,” jelas Keizo. (kjs)
