KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pinjaman dana sebesar Rp1,2 triliun oleh Pemerintah Provinsi Sultra, menuai polemik menyusul rencana mayoritas Anggota DPRD Sultra terus ngotot membatalkan pinjaman tersebut.
Pengamat hukum Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. LM Bariun, merasa risih dengan polemik ini sehingga tergerak hatinya angkat bicara memberikan pandangan.
Menurutnya, soal langkah 31 DPRD Provinsi Sultra yang berencana mencabut pinjaman Rp1,2 Triliun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, tak bisa diubah.
Sebab katanya, rencana peminjaman dana sebesar Rp1,2 Triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu, telah terklop dalam Peraturan Daerah (Perda).
“Pinjaman sudah masuk Perda dan tercover di APBD, jadi nda boleh lagi diganggu. Boleh diganggu kecuali di perubahan anggaran,” ungkap Bariun Kamis (21/11/2019).
BACA JUGA:
- Buntut Damaikan Supriyani dan Orang Tua Korban, Ketua LBH HAMI Konsel Dicopot
- Lepas Lima Warga Kendari Umrah Gratis, AJP-ASLI Didoakan Menang Pilwali 2024
- Produksi Padi di Sultra Meningkat 38 Persen per Oktober 2024
- Pemprov Sultra Salurkan 1.850 Obat dan 380 Boks Disinfektan untuk Cegah Virus Jembrana
- Supriyani dan Orang Tua Korban Sepakat Damai
Lanjutnya, meski Anggota DPRD nya telah berganti, namun keputusannya tetap bersifat paten, karena DPRD itu institusi bukan person.
“Sebelum APBD itu di ketok, ada mekanismenya, pertama dibahas ditingkat fraksi dan Pansus. Pansus berangkat ke Jakarta konsultasi ke menteri, menteri tidak permasalahkan, mereka menerima. Nah sekarang dimana kekurangannya. Padahal alur mekanismenya kan jelas dari postur APBD kita,” beber mantan Anggota DPRD Sultra ini.
Direktur Pascasarjana Unsultra ini justru mempertanyakan, alasan dulu tak ada komentar saat pembahasan di dewan, padahal semua fraksi itu harus konsultasi ke partainya dalam tahapan pandangan fraksi.
Pandangan atas persoalan ini, Bariun tegas tidak ingin membela siapa- siapa. Dirinya hanya berbicara sesuai alur mekanisme.
Reporter: Dahlan
Editor: QS
