KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Dalam membangkitkan ekonomi bangsa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Industri Jasa Keuangan kembali menggelar kegiatan tahunan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi, Sabtu (23/10/2021).
Berdasarkan Peraturan Presiden RI (PERPRES) Nomor 114 Tahun 2020 tentang strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan negara, perlu usaha atau upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah telah menetapkan target keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 90 persen secara nasional pada akhir tahun 2024.
Ali Mazi mengatakan, peningkatan keuangan inklusif perlu diapresiasi, dimana pada tahun 2016 indeks keuangan inklusif hanya sebesar 67,8 persen, kemudian meningkat menjadi 76,2 persen tahun 2019.
“Di Sultra indeks keuangan inklusif pada tahun 2019 masih di bawah nasional yaitu sebesar 75,07 persen, artinya 75,07 persen penduduk telah mendapatkan akses kepada sektor jasa keuangan,” paparnya saat memberikan sambutan.
Menurutnya, tingkat literasi keuangan baru mencapai 36,75 persen atau yang benar memahami tentang produk yang digunakannya masih di bawah 50 persen.
Dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif diperlukan program yang mampu mempercepat akses keuangan di daerah.
Orang nomor satu Sultra ini juga menuturkan, upaya tersebut tentunya perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri keuangan daerah, dan juga dari masyarakat sendiri.
Pemprov Sultra sangat mendukung terhadap upaya peningkatan akses layanan jasa keuangan kepada masyarakat.
“Sebagai wujud nyata hal tersebut, Pemprov Sultra bersama OJK, BI, industri jasa keuangan, serta stakeholder terkait membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” imbuhnya.
Kepala OJK Provinsi Sultra, Arjaya Dwi Raya mengatakan, kami berharap kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2021 ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, serta memberi kemudahan untuk membuka akses keuangan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, maupun IKNB sehingga dapat memberikan dampak positif dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional serta pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada akhir tahun 2024.
“Karena hal tersebut berdampak pada perubahan pola konsumsi, investasi, dan mendorong penciptaan peluang ekonomi serta pendapatan bagi masyarakat kurang mampu, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” terangnya.
Untuk saat ini terdapat 3 (tiga) TPKAD yang telah terbentuk di kabupaten/kota (Kendari, Konawe Selatan dan Bombana).
TPKAD adalah forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk peningkatan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah masyarakat yang lebih sejahtera.
Reporter: Betyrudin
Editor: Via
