KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2019, telah disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (19/8/2019).
Gubernur Sultra, H. Ali Mazi mengatakan, dokumen APBD-P hasil kesepakatan tersebut selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk dievaluasi.
“Kita berharap semoga hasilnya dapat segera diperoleh, sehingga APBD-P tahun 2019 dapat ditetapkan secepatnya,” ujar Ali Mazi.
Menurut gubernur, berdasarkan amanah konsitusi APBD-P tahun anggaran 2019 yang telah disetujui bersama, merupakan wujud dari tata pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Maka dari itu, dokumen APDB-P memiliki kedudukan yang penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonimian dalam proses pembangunan di daerah.
Untuk itu Ali Mazi secara tegas menginstruksikan kepada seluruh Organiasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan sisa waktu yang ada, untuk melakukan berbagai kerja dengan cepat, baik, dan benar agar alokasi anggaran yang tersedia dapat terserap secara optimal, tepat waktu dan tepat sasaran.
“Hal ini perlu saya tekankan, supaya pencapaian kinerja pembangunan daerah dan dapat berjalan dengan target yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Kemudian hal yang lebih penting, setiap anggaran yang dibelanjakan melalui APBD-P, harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun kepada masyarakat.
“Pertanggungjawaban secara administratif terkait tata kelola keuangan secara baik dan benar. Sementara pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan,” imbuhnya.
Ali Mazi pun menambahkan, seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD setelah APBD-P tahun anggaran 2019 ditetapkan untuk segera merampungkan penyusunan APBD tahun anggaran 2020.
Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan
