KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari mencanangkan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Tahun 2023. Pencanangan ini dilaksanakan pada Jumat 10 November 2023.
Dekan Fakultas Hukum UHO Herman mengatakan, pelaksanaan pencanangan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi 2023 didasarkan pada surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nomor 228/O/2023 tentang unit kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkup Mendikbudristek, bahwa seluruh fakultas pada universitas negeri wajib melaksanakan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi 2023.
“Selain pencanangan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi 2023, juga dilaksanakan penandatangan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Fakultas Hukum UHO,” terangnya.
Penandatangan dokumen pakta integritas oleh seluruh ASN sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Di mana ASN wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) yang mekanisme penyampaiannya sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) RI.
Penetapan Fakultas Hukum sebagai pelaksana program pembangunan zona integritas bebas korupsi juga berdasarkan Surat Keputusan Rektor UHO nomor 1520/UN29/2023. Atas dasar itu pula maka ditetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Fakultas Hukum UHO.
“Mendukung WBK maupun WBBM maka kita membentuk tim kerja dan menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi,” ungkapnya.
Tim pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di Fakultas Hukum UHO di antaranya, Dekan Fakultas Hukum UHO, Herman sebagai pengarah, Wakil Dekan Bidang Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan FH UHO, Sitti Aisah Abdullah sebagai ketua, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FH UHO, Lade Sirjon LLM sebagai koordinator area manajemen perubahan.
Dia menambahkan, untuk membangun akuntabilitas kinerja sesuai untuk meraih predikat minimal “B”, pihaknya perlu melakukan pengisian lembar kerja evaluasi penilaian mandiri pembangunan zona integritas, melaksanakan survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi kualitas pelayanan secara berkala tiap bulan, dan melaksanakan manajemen risiko unit kerja. (*)
Reporter: wulan
