Hukum

Hakim Tolak Kesaksian Anggota Polri Tanpa Surat Izin Pimpinan di Sidang Terdakwa Direktur PT GAN

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kendari menolak memberikan kesempatan bersaksi di sidang kasus dugaan fitnah dan laporan palsu Direktur PT Golden Anugerah Nusantara (GAN). Saksi yang dihadirkan terdakwa diketahui berstatus anggota Polri.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Abdul Salam, menjelaskan bahwa pada persidangan sebelumnya terdapat dua saksi yang dihadirkan terdakwa. Saksi pertama mantan Sekertaris DPMPTSP Sulawesi Tenggara (Sultra) yang sempat menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh).

Sementara itu, saksi kedua yang berstatus anggota Polri tidak diterima oleh hakim karena belum mengantongi surat izin dari pimpinan maupun kesatuan tempatnya bertugas.

“Saya sebagai JPU menolak kesaksian yang bersangkutan karena tidak memilik surat izin dari pimpinan tempat dia bertugas, dan olehnya itu hakim mengamini dan mengusir saksi yang dihadirkan terdakwa,” ucapnya, Kamis (19/11/2026).

Menurut Abdul Salam, meskipun secara umum KUHAP membolehkan siapa saja untuk bersaksi, namun terdapat Standar Operasional plProsedur (SOP) internal yang berlaku di masing-masing lembaga, termasuk di lingkungan Polri. SOP tersebut mengatur tata cara menghadirkan anggota Polri baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

Baca Juga : Miliki Putusan Inkrah, Kementerian ESDM Diminta Beri Keadilan PT GAN

Ia menambahkan, saksi anggota Polri tersebut sedianya akan menerangkan terkait materi penyidikan atas laporan yang diajukan terdakwa pada tahun 2020 dan 2022 di Polda Sultra. Pada saat proses penyelidikan berlangsung, yang bersangkutan berada dalam tim penyidik tersebut.

Meski demikian, Abdul Salam menilai materi terkait strategi atau proses penyidikan merupakan ranah internal lembaga yang dikembalikan kepada pihak Polda. Untuk publik yang dapat disampaikan ke publik umumnya sebatas hasil akhir, sementara proses di dalamnya merupakan kepentingan internal.

Selain soal izin pimpinan, Abdul Salam juga menyebut panggilan resmi terhadap saksi tersebut semestinya dilakukan melalui JPU apabila memang dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian.

“Yang bersangkutan kalau mau bersaksi harus ada izin dari pimpinannya, Clear di situ, selesai, makanya dikeluarkan dari persidangan,” katanya.

Dengan ditolaknya saksi anggota Polri tersebut, hanya satu saksi dari pihak terdakwa yang diperiksa dalam persidangan itu. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

Facebook Komentar

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Konten berita ini merupakan karya jurnalistik DetikSultra.com.
Jika ingin mengutip atau memuat ulang sebagian maupun seluruh isi berita, mohon menghubungi redaksi terlebih dahulu dan mencantumkan sumber.