KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Koalisi partai politik pengusung Adriatma Dwi Putra (ADP) dan Sulkarnain Kadir dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota 2017 lalu, sedang bergesekan antara PKS dan PAN.
Duduk perkara tersebut bemula, ketika Ketua DPW PAN Sultra, Abdurrahman Saleh mengatakan PKS harus mengedepankan etika politik dalam pemilihan wakil walikota Kendari. Dan PAN menganggap ada kesan memperbambat proses pemilihan wakil walikota pengganti Sulkarnain Kadir setelah menggantikan ADP sebagai walikota Kendari.
Hal itu pun ditanggapi oleh Wakil DPW PKS Yaudu Salam Ajo, PKS selalu mengedepan etika politik dan selalu membuka komunikasi yang baik kepada semua koalisi partai pengusung dalam proses pemilihan wakil walikota.
[artikel number=3 tag=”politik,walokota,pan,” ]
Atas duduk permasalahan di antara dua partai besar ini, Wakil Sekertaris DPW PAN Sultra, Samaluddin angkat bicara. Lanjut, dia menganggap pernyataan Abdurrahman Saleh tidak dipahami oleh Yaudu Salam Ajo.
“Pernyataan tersebut dinilai bahwa Pak Yaudu tidak mengerti sama sekali etika politik, sehingga asal bunyi atau asbun,” sebut Samaluddin.
Lebih lanjut, Samaluddin menekankan kepada Yaudu Salam Ajo harus memahami kesepakatan dasar partai pengusung. Bahwa sejak diinisiasi koalisi partai pengusung yakni PAN, PKS, PKB untuk mengusung APD dan Sulkarnain Kadir, sudah ada kesepakatan yang terbangun yakni ADP bertindak sebagai kosong satu dan Sulkarnain Kadir mendampingi ADP yang bertindak sebagai kosong dua.
“Koalisi ini berhasil memenangkan pemilihan walikota dan wakil wali Kota Kendari periode 2017 – 2022,” ucapnya.
“Namun dalam perjalanannya ada masalah dengan ADP sehingga di non aktifkan oleh pemerintah dan Sulkarnain Kadir diangkat menjadi Walikota Kendari sisa masa jabatan 2017 – 2022,” sambungnya.
Maka menurut Samaluddin, undang-undang mempersilahkan kepada partai pengusung untuk mengusulkan dua orang nama ke DPRD melalui walikota untuk dipilih menjadi pendamping walikota Kendari.
Namun, kata dia disinilah titik krusialnya, sebab PKS melalui pernyataan Yaudu Salam Ajo melalui partainya akan mengusulkan kembali nama untuk mendampingi Sulkarnain Kadir sebagai wakil walikota untuk mengisi sisa masa jabatan Wakil Walikota 2017 – 2022.
“Maka sangat tidak beretikanya DPW PKS yang ingin melupakan spirit sejarah lahirnya koalisi partai pengusung yakni PAN, PKB dan PKS. Terlebih lagi sangat tidak beretikanya DPW PKS kalau mereka juga harus berjuang untuk mejadi wakil walikota dari usulan DPW PKS,” geram Samaluddin.
Diapun berkata, PKS disinyalir hanya ingin menghambat dan bahkan mengulur pemilihan wakil walikota Kendari, yang tinggal menyisahkan masa jabatan walikota dan wakil walikota kurang lebih empat tahun lagi.
Hal itupun menurutnya bisa saja terjadi dilakukan oleh PKS karena walikota sekarang adalah juga ketua PKS Kota Kendari.
“Kalau hal ini terjadi maka kecelakaan demokrasi di Kota Kendari sudah didepan mata dan walikota sekarang tidak menutup kemungkinan akan otoriter dalam menjalankan roda pemerintahan,” tutupnya.
Reporter: Sunarto
Editor : Dahlan
