KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Satu tahun kepemimpinan Gubernur Sultra, Ali Mazi dan wakilnya Lukman Abunawas (LA), publik tersorot sejumlah program kerja dan kebijakan Ali Mazi-Lukman Abunawas (Aman).
Salah satunya, soal pengangkatan pejabat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lingkup Pemprov Sultra. Bukan soal siapa pejabat yang dilantik menjabat di OPD-OPD, tapi status kepala OPD yang mayoritas masih berstatus Pelaksana Tugas atau Plt, termasuk jabatan Sekda Provinsi dengan status PJ.
Pengamat Hukum dan Tata Negara Sultra, DR La Ode M Bariun menilai, sah-sah saja dengan pelantikan dan pengangkatan pejabat tersebut, karena hal itu sebagai kebutuhan dan penyegaran organisasi di lingkup pemprov.
[artikel number=3 tag=”pemda sultra,kepala opd”]
Namun kata Bariun, efektifnya harus ada batas waktunya (time) artinya, kapan dilakukan lelang jabatan menuju status definitif. Ini dimaksudkan, agar ada legalitas hukum terhadap jabatan yang disandang oleh para pimpinan OPD.
Apalagi Bariun mendeteksi, ada banyak ASN pemprov berstatus nonjob dan jabatan kosong. Realitasnya nanti, para Plt bakal mengangkat Pelaksana Harian (Plh) untuk mengisi kekosongan.
Secara administratif ungkap Bariun, dengan performance itu maka sulit mewujdukan good government menata ASN yang efektif, efisien, dan akuntabel yang ujung-ujungnya nanti berdampak terhadap kinerja yang serba tak pasti.
“Yang namanya Plt dan Plh bukan pengambil otoritas kebijakan, sehingga kerjanya akan tidak maksimal dan berkreasi, karena dihantui dengan status Plt-nya yang hanya sementara,” ungkap Bariun, saat ditemui di Unsultra Kamis (5/9/2019).
Direktur Pascasarjana Unsultra ini menelaah bahwa, muara persoalannya terletak pada belum definitifnya jabatan Sekda Provinsi.
“Persoalannya belum Sekda yang definitif, subjektif juga kalau sekarang mau lelang jabatan, Sekda dan BKD dijabat dengan orang yang sama, padahal mekanisme diangkat pejabat definitif, Sekda itu sebagai ketua dan BKD sebagai sekretarisnya,” tambahnya.
Diketahui, Gubernur Sultra, Ali Mazi, belum lama ini melantik para pimpinan OPD-nya, mayoritas status jabatan sebagai Plt.
Diantaranya, Plt Kepala Dinas Pariwisata, Plt Kadis Tanaman Pangan Dan Peternakan, Plt Kadis Kesbangpol, Plt Kadis Kehutanan, Plt Kadis Kesehatan, Plt Kepala Biro Organisasi, Plt Kepala Biro Pembangunan, termasuk Plt Direktur Rumah Sakit Bahteramas.
Dahlan
