KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPU Sultra mengajak Civil Society Organization (CSO) mengawasi pasangan calon (Paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sultra. Hal ini disampaikan pada kegiatan sosialisasi komunitas Pilkada serentak yang berintegritas, Rabu (18/42018).
Ketua KPU Sultra, Hidayatullah, dalam sambutannya mengatakan, upaya menciptakan Pilkada berintegritas telah banyak dilakukan. Mulai membuat kegiatan-kegiatan hingga panggung-panggung diskusi. “Kami minta jangan hanya penyelenggara yang berintegritas, peserta juga harus berintegritas agar pemilihnya bisa berintegritas,” pintanya.
Sementara itu, Narasumber dari KPK, Norce Martauli Sitanggang dalam sosialisasinya menyampaikan tentang tata cara dan mekanisme agar masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan laporan harta kekayaan Paslon kepala daerah.
“Fokus mengenai laporan harta kekayaan, kepada kawan-kawan bisa mengecek LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) para calon. Apakah sama dengan yang dilaporkan dengan keadaan sesungguhnya, kalau tidak sama berarti ada yang tidak beres dan kalau ditemukan bisa langsung dilaporkan ke KPK,” jelasnya.
Menurutnya, itu menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pemilih dalam menentukan calon pemimpinnya. Dapat dilihat dari seberapa jujurnya peserta dalam melaporkan harta kekayaannya.
“Paslon yang jujur melaporkan harta kekayaan bisa menjadi cerminan pemimpin yang mempunyai integritas, karena suara kita akan berakibat lima tahun kedepan, dan lima tahun kedepan ditentukan oleh pemilih saat ini,” ujarnya.
Melalui sosialisasi itu, KPK berharap kepada mahasiswa maupun LSM untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat secara luas tentang mengawasi laporaan harta kekayaan calon kepala daerah.
“Kami butuh perpanjangan tangan di daerah, karena jumlah kami terbatas untuk menginformasikan secara luas,” harapnya.
Reporter: Ahmad Sadikin
Editor: Cuncun
