KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kapal Inka Mina yang merupakan bantuan pemerintah pusat dengan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun, kini kembali ditemukan karam di daerah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari.
Salah seorang pemilik kapal bantuan Inka Mina, Rohimin, mengakui, sebelumnya, kapal tersebut memang sering bermasalah perihal kebocoran pada body kapal.
“Untuk pemeliharaan kapal dalam setahun saya sudah menghabiskan dana kurang lebih Rp 100 juta untuk perbaikan kebocoran,” jelasnya, Selasa (13/8/2019).
[artikel number=3 tag=”kapal bantuan,pemerintah”]
Menurut pengakuannya, dari 20 unit kapal yang dibagikan oleh pemerintah untuk daerah Sulawesi, kini yang beroperasi tinggal 3 termasuk kapal miliknya.
“Sebelumnya memang sudah banyak kasus serupa, bukan hanya di Sulawesi tapi daerah lain seperti Jawa juga banyak mengalami hal yang sama, akhirnya terkesan bukan memudahkan kami rakyat kecil tapi semakin mempersulit,” keluhnya.
Tegasnya lagi, selain konstruksi kapal yang menurutnya kurang bagus dan tidak tahan lama, mereka juga terkendala kebijakan pemberian bantuan pada nelayan yang terkesan dipaksakan dan tidak tepat sasaran.
“Susahnya karena kadang pemerintah memberikan bantuan itu tidak melibatkan masyarakat terlebih dahulu dan terkesan terburu-buru dan disamaratakan semuanya tanpa ada pengecekan kebutuhan pada masyarakat. Padahal kan tidak bisa seperti itu. Akhirnya seperti ini yang terjadi,” ungkapnya.
Diketahui, pada tahun 2014, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) telah meminta BPK RI untuk melakukan audit khusus atau audit kinerja terhadap proyek pengadaan bantuan 1.000 kapal Inka Mina Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2010-2013. Mereka juga menuding progam ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan nelayan tradisional.
Reporter: Gery
Editor: Rani
