KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Tenggara, Adriatma Dwiputra (ADP) meminta ketua DPD PAN Muna Barat LM Rajiun Tumada untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
ADP hanya memberi waktu kepada Bupati Muna Barat itu 2×24 jam.
“Kalau tidak ya langsung kita pecat. Kami sudah ada keputusan di DPW untuk membawa usulan pergantian antar waktu Ketua DPD PAN Muna Barat ke DPP. Kita harus cepat karena kami akan melakukan konsolidasi perekrutan calon sementara anggota DPRD Muna Barat 2019,” tegasnya.
Pernyataan ADP itu terkait sikap Rajiun yang tidak terima dengan teguran ADP selaku sekretaris DPW PAN Sultra. ADP memberikan teguran kepada Rajiun setelah terjadi pembelotan kader-kader PAN Muna Barat beberapa waktu lalu.
“Sudah tugas saya mengingatkan teman-teman. Kalau ada yang tersinggung, saya tidak mengerti. Saya bicara pasti ada dasarnya. Berdasarakan fakta-fakta yang ada di lapangan dan juga berdasarkan intuisi politik saya, bisa dibedakan antara saya yang sudah berpartai sepuluh tahun dengan dia yang berpartai baru dua tahun. Saya bisa mebedakan, apakah dia dukung kita apa ndak,” ungkapnya kepada wartawan ketika ditemui di halaman kantor Wali Kota Kendari Rabu (21/2/2018).
ADP menambahkan, DPD PAN Muna Barat sudah lama dipantau karena adanya indikasi tidak patuh pada kebijakan partai untuk mendukung calon gubernur Asrun-Hugua.
Ketika Rajiun menganggap sikap yang diambilnya sudah benar dan tidak bertentangan dengan AD/ART partai, ADP pun merasa itu lucu.
“Dia paham apa soal AD/ART. Rapat internal PAN di Muna Barat saja tidak pernah dilakukan biar pun sekali. Selama dua tahun menjadi ketua, tidak pernah melakukan rapat. Baik rapat harian maupun rapat internal. Yang ada, dia memanipulasi mekanisme rapat. Dia kumpulkan orang, yang tanda tangan daftar hadir cuma satu orang. Kita kan tau, jadi dia paham apa soal organisasi,” ungkapnya dengan nada jengkel.
ADP juga sangat menyayangkan sikap Bupati Muna Barat tersebut yang telah melakukan pergantian kader lama yang telah berjuang untuk PAN di Muna Barat.
“Dia yang baru dua tahun di PAN mau habisi semua kader yang sudah lama berpartai di Muna Barat. Saya ambil contoh Ibu Rahmawati Badala, La Ode Koso, Ketua DPRD Muna Barat yang diganti berdasarkan usulan dia kepada kami. Tetapi kan sebenarnya tidak berdasar, hanya berdasarkan filingnya saja. Semua mau dihabisi termasuk Amiluddin Kunsi yang di PAW, sampai kapan ini PAN di Muna Barat mau dihabisi. Jadi lebih baik sebelum dihabisi semua, dia saja yang kita ganti, kan gitu,” ungkapnya.
Menurutnya, Rajiun seharusnya bisa membedakan antara metode pendekatan kepada anggota Satpol PP dengan metode pendekatan terhadap pengurus dan anggota partai.
“Anggota Satpol PP kan ada honornya terserah anda mau pecat. Berbeda dengan partai. Ada anggota partai yang sudah sepuluh tahun susah payah membangun partai, seenaknya mau dipecat semua. Kalau begitu lebih baik dia saja yang baru dua tahun kita ganti,” tutupnya.
Reporter: Putra
Editor: Rani
