KONSEL, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Kabupaten Konsel bertekad untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang telah diraih tahun lalu.
“Itu sangat berat buat kita. Untuk itu, kepala OPD, bendahara pengeluaran dan bendahara barang, PPK serta seluruh yang terlibat dalam kegiatan, harus bersungguh-sungguh memperbaiki kualitas hasil pekerjaan. Karena hasil yang baik akan kita dapatkan jika kita bekerja dengan baik dan benar mengikuti mekanisme aturan yang berlaku,” ungkap Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga, dalam rapat koordinasi pemeriksaan terinci BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Konsel tahun anggaran 2017 di aula Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Selasa (10/4/18).
Pemeriksaan ini akan berlangsung selama 30 hari, dimana BPK RI akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemda Konsel.
Selanjutnya Surunuddin berpesan agar semua pihak selalu melakukan dan menjaga koordinasi dengan pihak BPK.
“Saya harap kepada semua, khususnya bendahara, agar menyajikan laporan keuangan tepat waktu dan selalu siap ketika dimintai keterangan,” tambahnya.
Terkait pemeriksaan kegiatan fisik di lapangan, Surunuddin berharap PPK mengikutkan kontraktor pelaksana, pangawas dan panitia penerima hasil pekerjaan serta konsultan untuk ikut serta bersama pihak BPK mengecek langsung hasil pekerjaan.
“Jika kita semua menyajikan laporan keuangan dan kegiatan dengan baik sesuai mekanisme, saya yakin opini WTP dapat kita pertahankan,” ungkapnya.
Sementara itu, Dadek Nandemar, selaku wakil penanggung jawab tim pemeriksa BPK RI mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan BPK ini sifatnya wajib, perintah undang-undang yang meliputi pemeriksaan laporan keuangan dan laporan kinerja.
“Terkait laporan keuangan, para bendahara secepatnya menyampaikan karena kami memiliki limit waktu yang singkat. Jadi mulai hari ini semua bendahara sudah harus menyajikan laporan keuangannya agar segera kami periksa dan analisis seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca, ini yang menjadi fokus kami. Laporan yang lain mengikut, karena seluruh kegiatan di Pemda akan tercatat di dua laporan tersebut dan hasil dari pemeriksaan tersebut BPK akan mengeluarkan opini terkait laporan keuagan pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI, Antonius Mahar Pamuji menyampaikan, dalam pemeriksaan kali ini, pihaknya akan banyak turun ke lapangan melihat dan mengecek secara langsung khususnya terkait laporan aset dan penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah.
“Bendahara OPD dalam kurun waktu dua hari ke depan sudah harus menyetorkan laporan keuangannya dan kami akan segera lakukan cek di lapangan. Karena Konsel ini sudah mendapat opini WTP, maka kami akan melakukan uji dengan mengambil sampel beberapa OPD untuk kami uji penyelenggaraan dan pengelolaan keuangannya dan ketertiban pencatatan aset yang dimiliki,” pungkasnya.
Reporter: Ririn
Editor: Rani
