Abdul Rahman Farisi (ARF)
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pengamat ekonomi Abdul Rahman Farisi (ARF) menilai pembangunan industri tambang nikel melalui hilirisasi di Sulawesi Tenggara (Sultra) berpotensi menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
Hal itu disampaikan ARF dalam Forum Ekonomi Regional (FER) Seri VII Ekoteologi bertajuk “Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekoteologi” yang digelar di Aula Tater Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari, Rabu (26/8/2026).
Menurut ARF, berkembangnya industri hilirisasi akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja sekaligus membuka peluang bagi tumbuhnya berbagai sektor usaha pendukung.
Ia mencontohkan perkembangan usaha masyarakat di sekitar kawasan pemurnian nikel di Morosi, Kabupaten Konawe. Sejak industri beroperasi, berbagai usaha masyarakat ikut tumbuh, mulai dari laundry, kos-kosan, warung makan, kios, hingga usaha jasa lainnya.
“Jadi, ada nilai tambah ekonomi kalau industrinya yang didorong berkembang. Hal itu yang sedang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo sekarang, bahwa industrinya mesti di sini (Sultra),” ujar ARF yang juga menjabat Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Golkar.
UMKM Lokal Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri
ARF menegaskan, Sultra harus memiliki komitmen agar keberadaan industri besar tidak hanya memberikan keuntungan bagi investor, tetapi juga memberikan ruang yang luas bagi pelaku usaha lokal.
Menurut dia, meski sebagian besar pemilik modal industri berasal dari luar daerah, usaha-usaha kecil yang menjadi penopang aktivitas industri harus melibatkan masyarakat dan pengusaha lokal.
Hal tersebut, kata ARF, sejalan dengan Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur kewajiban investasi untuk berkolaborasi dengan UMKM.
“Jadi, Sultra harus teguh pada pendirian untuk jadi tuan di negeri sendiri,” tegasnya.
Sulawesi Tenggara sendiri merupakan salah satu pusat hilirisasi mineral nasional. Sejumlah kawasan industri dan proyek strategis telah berkembang di wilayah ini, di antaranya Kawasan Industri Morosi di Kabupaten Konawe, Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, serta kawasan industri PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Wolo, Kabupaten Kolaka.
Namun, menurut ARF, kehadiran industri tersebut harus diikuti dengan keterlibatan nyata pelaku UMKM lokal dalam rantai bisnis.
“Industri itu kini telah hadir di depan mata. Pertanyaannya, apakah secara ekonomi turut melibatkan pelaku UMKM lokal? Ini yang perlu terus dikawal oleh semua pihak agar asas manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Jangan Sekadar Gugurkan Kewajiban
ARF mengingatkan agar kemitraan antara perusahaan industri dan UMKM lokal tidak dilakukan sekadar untuk memenuhi kewajiban regulasi.
Menurutnya, kerja sama yang dibangun harus benar-benar mempertemukan kebutuhan industri dengan kapasitas dan kemampuan pengusaha lokal.
“Tidak bisa juga dalam bisnis, investor melibatkan pengusaha lokal hanya untuk menggugurkan kewajiban atau sekadar karena paksaan regulasi yang akhirnya membuat kerja sama tidak optimal,” katanya.
Ia menilai pola kemitraan yang ideal adalah membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan menempatkan UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok industri.
“Yang tepat adalah bagaimana mempertemukan kebutuhan industri dengan kemampuan UMKM dalam satu mata rantai bisnis. Itulah yang mesti difasilitasi secara terus-menerus,” lanjutnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ARF menilai pemerintah kabupaten/kota memiliki peran penting. Pemerintah daerah, kata dia, harus aktif memfasilitasi pertemuan antara kebutuhan industri dengan potensi serta kapasitas pelaku UMKM di daerah.
Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional
Forum Ekonomi Regional (FER) Seri VII diselenggarakan melalui kolaborasi KGI, AMSI Sulawesi Tenggara, dan UIN Kendari.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Agama RI Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, MA., secara daring sebagai keynote speaker; Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana; Wakil Gubernur Sultra Hugua; Rektor UIN Kendari Prof. Dr. H. Husain Insawan, M.Ag.; perwakilan Kapolda Sultra; perwakilan Bank Indonesia; serta sejumlah kepala daerah dan direksi perusahaan pertambangan.
Forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk membahas pengelolaan sumber daya alam di Sultra, termasuk bagaimana pembangunan industri dan hilirisasi dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat lokal.
Reporter: Biyan
This website uses cookies.