KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Anggota Komisi II DPR RI Hugua menilai kesepakatan dan dukungan penuh empat pejabat negara dalam merumuskan rencana menjadikan Kabupaten Wakatobi tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 2022 mendatang.
Hugua mengatakan, ini merupakan ajang penting bagi Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) menemukan momentum untuk kembali membangkitkan dan menggetarkan dunia.
“Jadi, saya selaku mantan Bupati Wakatobi dua periode yang kini jadi mitra kerja Kementerian ATRBPN di Senayan, untuk menggelar GTRA di Wakatobi adalah momentum yang meyakinkan kita, dan hampir dipastikan Presiden RI akan hadir di Wakatobi pada Maret 2022 mendatang,” ungkap Hugua, saat ditemui di salah satu warkop d Kendari pada Rabu (22/12/2021).
Ia menjelaskan, momentum GTRA tentunya akan saling berkaitan dengan status Wakatobi sebagai 10 top destinasi pariwisata nasional, yang hingga kini belum pernah dikunjungi Presiden RI, Joko Widodo.
“Olehnya itu, kehadiran empat tokoh di atas telah disepakati Bupati Wakatobi dan Gubernur Sultra untuk membuat komitmen terkait segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan nanti. Bupati Wakatobi dan Gubernur Sultra mengambil tanggung jawab untuk mendanai,” ucap Hugua.
Untuk itu, khususnya masyarakat Wakatobi patut berbangga bahwa momentum itu ditemukan saat pertemuan empat tokoh tersebut. Dimana beberapa jam sebelumnya, rencana itu hampir gagal karena meragukan segala akomodasi dan masalah-masalah infrastruktur lainnya.
Hugua juga berpandangan, pelaksanaan Rakor GTRA 2022 nanti merupakan momentum kebangkitan Wakatobi untuk kembali menggeliat dan menggetarkan dunia.
Selain itu, kehadiran Presiden RI akan memberikan rahmat untuk kesejahteraan masyarakat Wakatobi, karena kehadiran Presiden RI, disamping forum GTRA, Presiden juga harus merencanakan rehabilitasi terumbu karang di pusat segi tiga karang dunia dimana dihuni enam negara. Dan pusatnya di Wakatobi, Indonesia.
“Maka kehadiran Presiden di Wakatobi akan memberikan secara simbolis rehabilitasi atau penanaman coral (terumbu karang). Dan juga memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia simbol negara kelautan. Memberikan simbol kepada dunia bahwa Indonesia tidak setengah-setengah menurunkan emisi karbon, tapi betul-betul sebuah komitmen berkaitan dengan lingkungan yang mendukung gerakan reforma agraria,” jelas Hugua.
Reforma agraria, kata Hugua, menyingkronkan seluruh kepentingan berkaitan dengan ruang dan tanah. Sehingga rezim kehutanan, masyarakat, batas-batas antara hutan dan sebagainya tidak lagi tumpang tindih tapi selalu koordinasi.
“Aspek lainnya juga, yakni komunitas suku Bajau di Wakatobi sebagai komunitas Bajau terbesar di dunia, yang selama ini jadi suku terapung dan tidak punya hak akan dipikirkan. Agar berhak mendapatkan sertifikat atas hak wilayah yang ditempatinya. Sehingga momentum ini penting untuk kepastian hukumnya. Forum nanti juga sebagai sinyal kepada dunia bahwa Indonesia serius mengurangi emisi karbon. Jadi ini adalah momentum yang hampir diyakini,” tutup Hugua. (bds*)
Reporter : Erik Lerihardika
Editor: J. Saki
