WAKATOBI,DETIKSULTRA.COM- Empat kepala sekolah yakni kepala SMAN 3 Wangi-wangi, SMPN 2 Wangi-wangi Selatan, SMPN Kollo dan SDN Kabita, di pulau Kapota Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi diduga melakukan praktek pungutan liar (pungli) terhadap siswa-siswinya.
Dimana dugaan pungli tersebut di suarakan Gerakan Bersih Kambode (GARBI -KAMBODE), dalam aksi demontrasi di pasar pagi dan depan kantor Bupati Wakatobi, Senin (29/4/2019).
Diterima Pj sekda Wakatobi, La Jumaddin dan kadis pendidikan Kabupaten Wakatobi La Aliwangi. Perwakilan GARBI-KAMBODE Filman Ode memaparkan, bahwa praktek pungli di jenjang pendidikan di Pulau Kapota sudah berlangsung lama, utamanya di SMAN 3 Wangi-wangi.
[artikel number=3 tag=”pendidikan,wakatobi”]
Di sekolah ini seluruh siswa SMAN 3 di bebankan biaya pembelian baju seragam olahraga, baju batik sekolah sementara siswa-siswi kelas tiga yang telah lulus dbebankan biaya pengambilan ijazah sebesar Rp 250 ribu persiswa.
“Di proses pengambilan ijazah pun dipungut tahun lalu sebesar Rp100 ribu persiswa dan sekarang Rp250 ribu bahkan sampai sudah selesai acara pelulusan masih sempat dipungut. Mestinya traksasi di sekolah itu tidak ada lagi karena sudah ada dana bos,” ungkapnya.
Hal serupa juga terjadi di SMPN 2 Wangi-wangi Selatan, dengan berdalih perbaikan nilai, kepala sekolah meminta siswa-siswi membayar sebesar Rp 150 ribu.
” Uang Rp150 ribu ini hanya untuk mendongkrak nilai anak-anak bapak Ibu dan praktek yang sama selalu dilakukan semua atribut sekolah untuk siswa itu selalu di bebankan ke pada siswa, mulai dari batiknya, seragam olahraga SMPN Kollo sama juga perlakuannya,” tuturnya.
“Sama juga halnya dengan SDN Kabita perlakuannya pun sama, dimana anak kelas 6 saja masih dibebankan untuk membeli baju batik padahal mereka sudah mau lulus,” tambahnya.
Menanggapi berbagai persoalan yang di sampaikan GARBI-KAMBODE Pj Sekda Kabupaten Wakatobi, La Jumaddin menyapaikan, bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menurunkan tim pemeriksa khusus (Pensus) melakukan audit.
“Saya akan perintahkan kepada Kepala Inspektorat untuk melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus (pensus ) apabila ada indikasi, kita laporkan kepada pak bupati untuk di tindak lanjuti dan hasil pensus itu harus kita terima dalam minggu ini. Sementara untuk SMA 3 kita akan minta inspektorat provinsi untuk turun lalakukan audit karena bukan domainnya kita,” singkatnya.
Reporter: Ema
Editor: Sumarlin
