Peduli Terhadap Nelayan Kecil, Ali Mazi Luncurkan Kemitraan Kepala Daerah Pesisir
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi resmi meluncurkan kemitraan kepala daerah atau Bupati/Walikota pesisir untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) nomor 14 tentang ekosistem kelautan, Selasa (29/9/2020).
Peluncuran kemitraan kepala daerah pesisir digelar secara virtual, yang turut dihadiri oleh Kemendagri, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementrian Kelautan dan Perikanan, serta Vice President Rare Indonesia, dan stackholder lainnya.
Dalam sambutan tertulisnya,Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan untuk mendukung tercapai TPB-14, setidaknya ada dua faktor.
Pertama saling membangun keterkaitan atau antar koneksi Kabupaten/Kota Di wilayah pesisir, demi mengoptimalkan komitmen kerjasama dan kontribusi dalam rangka mencapai tujuan bersama.
Kedua, memperkuat kerjasama atau kaloborasi antar Bupati dan Walikota di wilayah pesisir yang nantinya bakal membantu pemecahan masalah, proses belajar, dan berbagi informasi antar daerah, untuk penyelesaian isu-isu strategis yang dihadapi.
“Keberadaan kemitraan kepala daerah pesisir, diharapkan dapat menjadi energi baru untuk mengakomodasi prakarsa lokal, bagi percepatan, pencapaian berbagai target yang sudah ditetapkan bagi TPB-14, dalam isu pembedahan nelayan kecil, konservasi, pemanfaatan sumber data perikanan yang berkelanjutan, dan perubahan iklim,” papar dia.
Lebih lanjut, orang nomor wahid di Bumi Anoa ini menuturkan sejak tiga tahun terakhir pihaknya mengeluarkan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan di Sultra.
Sebut saja, Perda Sultra nomor 9 tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang telah menyediakan dasar keberpihakan yang kuat untuk nelayan kecil.
Lalu disusul Pergub Sultra nomor 36 tahun 2019 tentang pengelolaan akses area perikanan (PAAP). Kebijakan PAAP ini telah terintegrasi dengan utuh dalam perencanaan pembangunan provinsi, karena telah termuat dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Sultra 2018-2023.
Terakhir, Sultra telah memiliki grand design secara komprehensif bagi pengelolaan perikanan dalam bentuk pegawai pengolahan perikanan daerah yang telah ditetapkan melalui Pergub Sultra nomor 15 tahun 2020.
Makanya, dia bilang dengan kesungguhan dukungan pemerintah pusat, besar harapan terwujudnya implementasi kemitraan baik secara eksternal dengan mitra-mitra strategis maupun secara internal dengan para kepala daerah di 16 kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir.
Sehingga dia optimis, Kabupaten/Kota wilayah pesisir menyatakan telah siap dan komitemen untuk mewujudkan provinsi Sultra menjadi model pencapaian TPB-14
“Untuk menyukseskan kemitraan ini, Pemprov Sultra akan terus mendukung dan memfasilitasi berbagi kegiatan yang telah ditetapkan dalam kemitraan ini. Saya selaku Gubernur, telah menginstruksikan kepada Kadis perikanan dan kelautan, Kepala Bappeda Sultra, untuk mengawal dan memastikan kemitraan ini berjalan sesuai yang kita harapkan,” jelasnya.
Terakhir, Ali Mazi mengingatkan kepada Bupati dan Walikota yang memiliki wilayah pesisir, agar memperhatikan suara harapan para nelayan kecil.
“Untuk itu, secara khusus kepada Bupati dan Walikota yang mempunyai wilayah pesisir, mari jangan kecewakan nelayan kecil kita,” tukasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Via