KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Komisi I, II dan III DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) perihal infrastrukur, lingkungan dan kesehatan yang masuk wilayah kerja provinsi di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
Monev DPRD Sultra yang dimpimpin oleh Rasyid ini diterima langsung oleh Bupati Konsel, Surunuddin Dangga di kantornya, Jum,at (8/5/2020).
Aksan Jaya Putra (AJP), salah satu anggota DPRD Sultra yang ikut dalam kegiatan Monev menuturkan hasil pertemuan dengan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konsel, diketahui bahwa penanganan infrastruktur masih sangat kurang.
Ada sejumlah catatan penting yang disampaikan oleh Bupati Konsel Surunuddin Dangga. Pertama terkait tiga bendungan dan irigasi yang saat ini sangat butuh perhatian dari pemerintah provinsi (Pemprov).
“Bendungan dan irigasi yang memang masuk rana provinsi, itu butuh perhatian sangat besar. Karena memang tiga bendungan itu yang mengaliri sawah-sawah yang ada di Konsel,” kata dia.
Selain itu, lanjut AJP pihak Pemkab Konsel juga mengeluhkan terkait kondisi jalan provinsi yang berada di wilayah administratif Konsel. Dari 200 kilometer (Km) yang menjadi kewenangan provinsi sampai detik ini, baru 10 Km yang dikerjakan.
“Jelas ini akan jadi bahan evaluasi kita, karena kita tidak bisa pungkiri ini semua harus kita tangani. Jangan pak Gubernur cuman mau memprioritaskan projek-projek baru, tapi tidak memikirkan projek jalan provinsi ini, khususnya yang masuk dalam wilayah Konsel,” urainya.
Apalagi Konsel saat ini jadi salah satu alternatif atau penghubung bagi kendaraan-kendaraan bertonase besar dari Makassar-Kolaka menuju Kota Kendari, akibat rusaknya jalan nasional yang berada di Desa Rawua, Kecamatan Pohara, Kabupaten Konawe.
“Sejak jalan di Pohara rusak dan tidak bisa dilintasi oleh kendaraan yang berkapasitas berat, semua arahnya masuk jalan provinsi di Konsel contoh nya Lambuya-Motaha, lalu Motaha-Ambaipua. Akibatnya sebagaian ruas jalan hancur, tapi Alhamndulilah tahun ini mulai dikerjakan dengan anggaran DAU,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra ini juga turut menyoroti terkait anggaran perawatan jalan yang berada di Konsel, yang dinilainya masih sangat minim.
“Jadi kemarin kita Rakor dengan PU, salah satu contoh anggaran pemeliharaan jalan yang begitu minim, cuman Rp5 miliar untuk menangani kurang lebih 1009 KM, masuk di akal tidak? harusnya minimal Rp50 miliar, supaya spot-spot jalan yang rusak dapat dilakukan penempelan,” terangnya.
Sementara itu, anggota DPRD Sultra, Rasyid mengatakan kegiatan Monev kali untuk memastikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur tahun anggaran 2019.
Sebab menurut dia kapasitas DPRD disini adalah memberikan telaah dan masukan ataupun tanggapan terkait apa yang trlah dilakukan oleh gubernur melalui LKPJ.
“Nanti setelah peninjauan lapangan ini, kita akan sandingkan antara laporan LKPJ gubernur dan realita yang ada dilapangan. Karena berdasarkan laporan yang disampaikan gubernur itu sudah dibuat gambaran terkait capaian kinerjanya sekian persen dan serapan anggaran juga sekian,” ungkapnya.
“Sehingga nanti kita akan kombinasikan temuan yang telah teman-teman (DPRD) lakukan dilapangan disetiap kabupaten/kota se-Sultra,” tukasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan
