MUNA, DETIKSULTRA.COM – Komisi I DPRD dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna beda pandangan terkait perekrutan CPNS. Bila kalangan dewan memastikan Bumi Sowite tak bisa lagi menerima CPNS lantaran belanja pegawai di atas 80 persen, maka sebaliknya BKPSDM menegaskan perekrutan tetap dilakukan.
Rustam, Plt Kepala BKPSDM menerangkan, untuk perekrutan CPNS merupakan kebijakan bupati dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi mereka-mereka yang berkompoten sesuai dengan ilmunya dengan tujuan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Lagian, KemenPAN-RB dan BKN telah memberi kepastian saat Rapat Koordinasi (Rakor) beberapa waktu lalu.
“Jadi tidak ada masalah, yang penting penerimaanya jangan melebihi jumlah batas pensiun,” kata Rustam.
[artikel number=3 tag=”cpns,muna”]
Mantan Sekretaris DPMD itu membenarkan, belanja pegawai terbilang besar. Namun itu bukan halangan. Karena, untuk tenaga kesehatan dan pendidikan jumlahnya sangat kurang dan itu dialami hampir seluruh daerah di Indonesia.
“Bicara belanja pegawai memang besar, tapi kita jalani saja. Toh, yang mengevaluasi semuanya pusat,” tegasnya.
Sayangnya, Ia belum tahu persis kapan pendaftaran akan dibuka. Pihaknya hanya mengusulkan formasi sesuai yang diminta pusat.
“Kita sudah usul 200 formasi. Berapapun yang ditetapkan kita terima dan penggajiannya pasti sudah dihitung. Jadi tidak akan mungkin menambah beban keuangan daerah,” tukasnya.
Reporter: Naryo
Editor: Ran
