KONAWE, DETIKSULTRA.COM – Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berunjuk rasa di kantor Bupati Konawe, Kamis(7/2/2019).
Kedatangan massa HMI, mendesak penyelesaian kasus dugaan korupsi senilai Rp32.925.800.000 di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Konawe, Tahun 2017.
Dalam orasinya mahasiswa menuding kasus dugaan korupsi tersebut tak serius dituntaskan bupati dan wakil bupati.
[artikel number=3 tag=”hmi,korupsi,bpkad,” ]
“Dua tahun kasus korupsi itu dibiarkan, ada apa?,” ungkap perwakilan massa dalam orasinya di kantor bupati Konawe.
Setelah lama berorasi, Kepala BPKAD Konawe, Jahiuddin akhirnya menemui para pengunjukrasa.
Dalam pertemuan itu kepala BPKAD, berjanji akan menyampaikan persoalan itu kebupati, Kerry Konggoasa.
Usai berdemo di kantor bupati, massa kemudian bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri Konawe.
Dihadapan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Sahrir, massa menguraikan kasus dugaan korupsi itu.
Ketua Umum HMI Cabang Konawe, Pedri Santo Pratama dalam orasinya mengungkap bahwa pada tahun 2017 lalu, kabupaten Konawe telah menganggarkan belanja hibah dan bantuan sosial dengan total dana hampir Rp33 miliar.
Penerima hibah ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Konawe No. 19 A Tahun Anggaran 2017 tentang perubahan penetapan besaran hibah dan bantuan sosial kepada penerima tahun anggaran 2017.
Dari data HMI, penanggungjawab penyaluran dana hibah tersebut sesuai regulasi Perbup adalah BPKAD.
“Namun apa yang terjadi semua hanya isapan jempol belaka. Dari jumlah SP2D yang dikeluarkan oleh Bendahara BPKAD Konawe, hanya 236 lembaga dan organisasi yang syarat dengan dokumen pertanggungjawaban. Sementara 82 lembaga lainnya belum menyampaikan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Dari kasus itu, dugaan kerugian negara sekitar 16 miliar rupiah yang dilakukan secara masif.
HMI Cabang Konawe juga mensinyalir adanya penerima bantuan pendidikan dilingkup pemda Konawe.
Kasi Pidsus, Sahrir yang menemui massa, meminta pengunjuk rasa, melampirkan bukti dugaan korupsi itu, mereka pun menyanggupi dan akan melaporkannya pada Jumat besok.
“Dokumen yang akan kami bawa adalah hasil audit BPK pada tahun 2017 lalu. Kami sudah mempersiapkan itu,” pungkasnya.
Reporter: Iwal Taniapa
Editor : Dahlan
