KONAWE, DETIKSULTRA.COM – Kantor Bupati Konawe tampak ramai hari ini (4/6/2018). Pantauan Detiksultra.com, terdapat ratusan kepala desa (Kades) bersama aparatnya menduduki kantor tersebut. Kedatangan mereka dalam rangka menuntut pemerintah daerah agar segera merealisasikan gaji yang tak kunjung dibayarkan.
Awalnya massa menggelar aksi di depan gerbang kantor bupati. Saat hendak masuk, mereka dihadang puluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Jahiuddin selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Konawe kemudian menemui massa aksi. Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) itu mempersilahkan Satpol PP membuka gerbang.
Massa kemudian melanjutkan aksi di depan Kantor BPKAD. Dwi Setiawan, Kades Anggohu, dalam orasinya mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemda, yang menurutnya tidak memperhatikan hak Kades dan aparat desa.
“Kedatangan kami yakni menuntut Pemda Konawe segera menunaikan kewajibannya. Kami disini bukan mengemis,” teriaknya dengan lantang.
Senada dengan itu, Jais, selaku Kades Asaki dalam orasinya menjelaskan, bahwa berdasarkan peraturan yang ada, gaji kades dan aparat desa seharusnya dibayarkan tiga bulan sekali.
“Ini sudah masuk Juni belum juga dibayarkan. Padahal sebentar lagi lebaran,” ungkapnya.
Massa aksi juga menolak segala bentuk negosiasi dari Pemda Konawe. Mereka menuntut gaji dibayarkan paling lambat besok.
Plt. Bupati Konawe, Parinringi bersama Asriani Porosi selaku Sekda Konawe dan Jahiuddin selaku Kepala BPKAD pun kemudian menemui massa aksi.
Dalam penjelasannya, Jahiuddin mengatakan bahwa kondisi keuangan daerah sedang tidak baik menjadi penyebab gaji Kades dan aparatnya tak kunjung dibayarkan.
Menanggapi hal tersebut, massa aksi tidak merespon dengan baik. Mereka menyahuti bahwa sudah bosan dengan alasan tidak ada anggaran.
Parinringi kemudian mencoba menenangkan massa. Ia mengajak massa untuk masuk ke aula Inowa Kantor Bupati untuk berdiskusi. Selang beberapa menit kemudian, massa aksi memasuki ruangan aula. Plt. Bupati kemudian mulai menerangkan bahwa kekurangan anggaran disebabkan banyaknya belanja daerah, diantaranya biaya Pilkada, pembangunan rumah sakit, dan lain lain.
“Saya usahakan satu atau dua hari ke depan, gaji pemerintah desa segera dibayarkan,” jelasnya.
Reporter: M2
Editor: Ann
