KONAWE, DETIKSULTRA.COM – Desa Ulumeraka, Desa Uepai, dan Desa Morehe di Kabupaten Konawe, Sultra, terus menuai sorotan publik nasional terkait statusnya sebagai desa hantu alias fiktif.
Ketiga desa itu disorot karena diduga pejabat di wilayah tersebut terus menerima aliran dana desa senilai milyaran rupiah dalam beberapa tahun terakhir.
Akibat persoalan itu, KPK langsung turun tangan menginvestigasi soal pengelolaan dana desa yang telah dicairkan. Kuat dugaan desa siluman tersebut sengaja dibentuk dan menguntungkan sejumlah orang dari kucuran dana desa.
Camat Lambuya, Jasmin(47), mengungkapkan bahwa sejak dirinya menjabat tak pernah mendapatkan sedikitpun jejak penduduk, administrasi, pemerintah, termasuk di wilayah Desa Ulumeraka yang katanya terletak di Kecamatan Lambuya.
[artikel number=3 tag=”desa,konawe”]
“Mekar Kecamatan Onimbute dan Puriala, Desa Ulumeraka itu masuk di Kecamatan Onimbute, tapi yang saya herankan setelah itu kenapa lagi ada Desa Ulumeraka di Kecamatan Lambuya,” jelasnya, Jumat(8/11/2019).
Jelasnya lagi, setelah mencuat kasus indikasi 56 desa fiktif yang ada di Konawe ia pun mencoba melaporkan situasi mengenai Desa Ulumeraka ke tingkat BPMD Kabupaten Konawe akan tetapi dirinya tidak mendapat respon yang jelas perihal desa fiktif tersebut.
Sementara itu Camat Uepai, Jasman, menjelaskan bahwa Desa Morehe yang secara administrasi terletak di Kecamatan Uepai nyatanya tak memiliki wilayah desa. Yang ada kawasan hutan lindung didaerah itu.
“Desa Morehe tidak Jelas wilayahnya, hanya hutan lindung tidak ada apa-apa disana. Adapun Desa Uepai tadinya itu diusulkan kepusat kan Desa Uepai, namun setelah datang nomor registrasinya malah menjadi naik status menjadi kelurahan Uepai, yang dimana kelurahan Uepai ini ada pemekarannya lagi tahun 2007 yaitu Desa Tanggolipo yang menggantikan nomor administrasi Desa Uepai sebelumnya,” jelasnya.
Tambahnya lagi, setelah dua tahun nomor registrasi Desa Tanggolipo pun datang sehingga setelah ini tidak menggunakan nomor registrasi Desa Uepai lagi.
Terkait Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara juga menjelaskan bahwa dari tiga Desa tersebut melalui pemeriksaan inspektorat Provinsi Sultra yang diterbitkan 7 Juli 2018 sudah jelas ada 3 Desa fiktif.
“Yang pertama Desa Ulumeraka mengapa tidak diberikan angggaran dikarenakan Desa yang bersangkutan sama dengan nama Desa yang ada di Kecamatan Onimbute, yang Kedua Desa Morehe yang diakibatkan mekarnya Kolaka Timur sehingga wilayah administratif Kabupaten Konawe masuk ke wilayah Koordinatnya Kabupaten Kolaka Timur dan ini akan kita sanggah nantinya di Kementerian bahwa ada pengambilan wilayah, yang terakhir Desa Uepai yaitu human error karena kelurahan Uepai ini sama dengan Desa Uepai yang kita ketahui kelurahan itu tidak berhak mendapatkan dana Desa,” pungkasnya.
Reporter: Gery
Editor: Dahlan
