Buton

Terkait Penculikan WNI, Bupati Buton Ikut Rapat Koordinasi Bersama Lintas Kementrian

PLAY

BUTON, DETIKSULTRA.COM – Bupati Buton, La Bakry, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan lintas kementerian/lembaga dan pemda yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI, Rabu pagi 7 April 2021 di The Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat.

Rakor yang dimulai tepat pukul 10.00 WIB ini membahas tentang Penanganan dan Pencegahan WNI (Warga Negara Indonesia) yang bekerja sebagai awak kapal ikan di Sabah, Malaysia.

Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Andy Rachmianto mengatakan rapat ini bertujuan untuk mengakselerasi tindak lanjut penanganan dan penanggulangan kasus penculikan WNI yang bekerja sebagai awak kapal ikan di Sabah.

“Hari ini kita duduk bersama untuk berkoordinasi terkait bagaimana upaya kita melakukan langkah-langkah pencegahan dalam rangka melindungi WNI kita yang bekerja sebagai awak kapal ikan asing di wilayah Sabah, Malaysia.

“Dua hari lalu kita menyaksikan empat sandera terakhir yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah Filipina Selatan dan kemarin Menlu RI sudah menyerahkan 4 WNI kepada keluarganya masing-masing. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi WNI yang disandera di Filipina Selatan,” katanya.

“Kasus tersebut merupakan gambaran ada 54 kasus penyanderaan terhadap WNI khususnya anak buah kapal yang mayoritas di wilayah Filipina Selatan di perairan Sabah ada sekitar 40 kasus, 4 orang di Somalia, ada 3 orang di Republik Kongo, dan 3 orang di Gabon yang semuanya sudah bisa kita selesaikan,” Sambung Dirjen.

Lebih lanjut, Andy mengatakan pada saat Menlu menyerahkan empat orang WNI yang disandera terakhir, ada tiga hal yang disampaikan terkait upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan,

Yaitu memperkuat pengamanan di perairan Sabah oleh 3 pilar otoritas Malaysia, Indonesia dan Filipina, memberikan himbauan kepada para nelayan untuk berhati-hati khususnya awak kapal ikan di sekitar perairan sabah untuk terus membangun komunikasi dengan para pemilik kapal dan upaya pengembangan ekonomi di negara/ wilayah asal nelayan-nelayan tersebut.

“Saya sempat berkomunikasi dengan 4 sandera kemarin, mereka mendapat pesan dari para kelompok Abu Sayaf untuk tidak lagi mencari ikan di perairan Sabah. Terakhir tentunya upaya pengembangan ekonomi di negara asal nelayan-nelayan kita tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, permasalahan tersebut dapat ditanggulangi bila terjalin sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pada kesempatan yang sama, Bupati La Bakry, mengatakan masalah WNI yang bekerja di luar negeri dan disandera ini sudah sering kita hadapi.

“Kita di Kepulauan Buton dan Sulawesi Selatan itu sama, karena memang karakter kita adalah pelaut dan nelayan ulung bahkan ya keluar negeri pun mereka mau yang jadi pertanyaan kenapa wilayah kita 2/3 laut dan menyimpan kekayaan ikan yang begitu melimpah tetapi warga kita masih mencari nafkah di negeri orang. Hari ini salah satu bentuk keseriusan pemerintah termasuk Pemda untuk membicarakan masalah ini,” ungkapnya.

Menurut putera daerah Buton ini, satu-satunya harapan hanya dari pemerintah pusat dalam hal ini KKP dan Bappenas dengan pola apapun bisa pola kemitraan dan sebagainya.

Lebih lanjut, ia mengatakan hal yang terpenting data tentang WNI yang menjadi awak kapal ikan di Malaysia valid lalu dihitung kapal yang dibutuhkan.

Dikatakannya, harus ada pembinaan terhadap para pengelola kapal maupun nelayan karena berkaitan dengan biaya operasional yaitu logistik, BBM dan sebagainya melalui bentuk kelembagaan, tetapi itu bisa dipikirkan pada tahap selanjutnya sehingga usaha kapal penangkap ikan tidak merugi dan berkelanjutan atau sustainable.

Sementara itu, menurut Suami Delya Montolalu ini yang berkaitan dengan program sosialisasi, sektor lain seperti rumput laut dan pekerjaan lain yang berkaitan dengan kelautan diharapkan sambil berjalan.

“Kalau ini kita sudah bisa lakukan, dalam satu tahun anggaran selesai, tapi data tentang nelayan kita yang bekerja di Malaysia harus kita pegang dulu setidaknya asalnya sudah kita tahu sehingga kapal bantuan yang datang tinggal dimanfaatkan, tidak lagi kemana-mana. Dengan demikian tidak lagi menyita energi, pikiran, dan uang juga habis, belum lagi nyawa jika tidak berhasil kita bebaskan dan kerugian jauh lebih besar daripada kita mengeluarkan dana sejumlah ini, lalu ada pemberdayaan, dan penghasilan tambah,” pungkas Ketua DPD Golkar Buton tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wisnu dari Bappenas RI mengatakan program pemberdayaan bisa dilakukan di daerah masing-masing dan yang pasti akan mengurangi para nelayan yang mengambil pekerjaan sebagai awak kapal ikan di luar negeri.

“Kami di Bappenas ada program kemitraan multi pihak dan sudah dilakukan di berbagai daerah, bisa bekerja sama dengan pihak swasta, BUMN, LSM, Perguruan Tinggi dan lainnya yang sebenarnya bisa kita kelola dengan baik akan mendatangkan hal yang positif bagi teman-teman di daerah untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Bagaimana kualitas SDM, kalau bisa ada perbantuan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat di daerah. Kami menyarankan isu ini bisa disampaikan pada Musrenbangprov, sehingga bisa klop kebijakan pusat dan daerah.

“Sayangnya, pada pelaksanaan rakor antara Menteri Perencanaan dengan gubernur, isu terkait ini tidak muncul. Sekarang belum terlambat sampai akhir April untuk bisa memunculkan isu ini sebagai usulan dari Musrembangprov dari Bupati/Walikota,” tuturnya.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menawarkan beberapa program yang menyesuaikan kebutuhan dari Pemda antara lain program budidaya, tangkap, dan daya saing.

Terkait langkah kongkrit yang akan dilakukan ke depan, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha mengungkapkan, dalam konteks pencegahan Kemlu RI akan melakukan koordinasi dengan dua perwakilan yang ada di Sabah yaitu KJRI di Kota Kinabalu dan Konsulat yang ada di Tawau untuk melakukan sosialisasi yang intensif kepada nelayan agar berhati-hati.

Hal ini lanjutnya, disebabkan ancaman penculikan atau penyanderaan masih tetap ada, juga sosialisasi melalui media massa untuk memberi pesan akan bahaya penyanderaan, melakukan koordinasi dengan Pemerintah di Sabah untuk bisa meningkatkan keamanan di perairan Sabah, dan melakukan fasilitasi nelayan yang berminat untuk kembali pulang.

“Terkait itu kami akan melakukan pendataan kembali secara terintegrasi kepada WNI yang bekerja di Sabah, Malaysia dan akan dilink kan atau dihubungkan dengan Pemda. Pemda Buton akan punya listnya, demikian juga dengan Majene dan wilayah lainnya,” ujar Pejabat Eselon II di Kementerian Luar Negeri tersebut.

Reporter: Lhia
Editor: Via

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button