Wakatobi

Demo Tuntut Hentikan Aktifitas Kapal Pelingkar di Wakatobi Bentrok

Dengarkan

WAKATOBI, DETIKSULTRA.COM – Puluhan nelayan asal Desa Sombu Kecamatan Wangi-wangi yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Rakyat (Geppera) bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Wakatobi, melakukan aksi demonstrasi menuntut Pemda Wakatobi untuk menghentikan aktifitas kapal Pelingkar di sekitaran rompong nelayan (baja, sebutan masyarakat setempat), diwarnai bentrok.

Bentrokan dipicu saat massa meminta untuk bertemu dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, Jalaluddin, namun tidak berada di tempat. Emosi karena tidak bisa menemui Kepala Dinas, massa memaksa masuk guna menyegel Kantor DKP sehingga bentrokan pun tidak terhindarkan dengan aparat keamanan.

Salah satu orator Geppera, Ramli, dalam orasinya menyatakan aktifitas kapal Pelingkar di sekitaran rompong nelayan sudah sangat meresahkan nelayan Wakatobi dalam beberapa bulan terakhir pasalnya dalam aktifitasnya di samping menggunakan pukat harimau yang tidak ramah lingkungan, nelayan lokalpun kesulitan mendapatkan ikan saat melaut menggunakan umpan.

[artikel number=3 tag=”wakatobi,demo,kapal,” ]

“Tujuh kapal perilingkar yang beraktifitas sekitaran Wakatobi ini sangat meresahkan nelayan, akibat dari aktifitas kapal-kapal itu masyarakat nelayan tidak lagi bisa melaut karena banyak yang tidak dapat ikan,” ujarnya, Jumat (8/3/2019).

Sementara itu Korlap Geppera Muh. Alwi menegaskan jika Pemda dan Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW) tidak segera melakukan langkah untuk penghentian aktifitas kapal Pelingkar di Wakatobi, maka nelayan akan mengambil langkah sendiri untuk membakar kapal tersebut.

“Kalau tidak ada tindakan dari pemerintah dalam kurun waktu 24 jam, maka kami nelayan akan melakukan pembakaran terhadap kapal tersebut,” tegasnya.

Salah seorang staf DKP saat menemui demonstran menjelaskan bahwa dalam hal pengawasan dan pengaturan kapal penangkap ikan merupakan ke wenangan pemerintah provinsi.

“Jadi saat ini DKP Wakatobi dalam kewenangannya tidak lagi mengatur kapal-kapal perikanan karena kabupaten tidak memiliki wilayah laut lagi,” jelasnya.

Di tempat berbeda saat menerima demonstran, Kepala Wilayah Tiga BTNW Tomia Chris Awang mewakili Kepala BTNW mengatakan akan secepatnya menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai tupoksi BTNW dan akan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Reporter : Ema
Editor : Rani

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button