KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kasus stunting mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Kota Kendari. Tidak hanya melakukan rapat evaluasi audit kasus stuunting semester I, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI juga melakukan evaluasi proses perencanaan dan penganggaran stunting di Kota Kendari.
Proses evaluasi ini dilakukan Tim Ahli TPPS bersama sejumlah kepala OPD terkait penanganan stunting di Kota Kendari pada Senin (31 Juli 2023).
Tenaga Ahli TPPS, Saputera menjelaskan, dalam proses evaluasi singkat ini, mereka ingin menggali beberapa informasi terkait penanganan stunting di daerah, seperti yang disampaikan presiden beberapa waktu lalu.
Beberapa hal yang ingin dipotret di antaranya, intervensi spesifik pada ibu hamil dan menyusui, remaja putri, calon pengantin dan anak hingga usia lima tahun.
“Rapid assessment ini sebenarnya kami ingin dari satu sisi mempertajam bagaimana proses panjang penganggaran, yang kedua kami ingin memotret bagaimana sih penganggaran di daerah terutama, terkait intervensi spesifik tadi ada ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, termasuk tadi PMT (pemberian makan tambahan) lokal,” jelasnya.
Rapat evaluasi yang berlangsung di ruang rapat wali kota ini, dipimpin Asisten II didampingi Kepala Bappeda. Kepala Bappeda Kendari, Cornelius Padang menjelaskan, tahun 2021 persentasi kasus stunting di ibu kota Sultra ini sebesar 24 persen, turun menjadi 19,5 persen tahun 2022.
Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Kendari melalui sejumlah OPD terkait, termasuk kebijakan Pj Wali Kota Kendari menjalankan program orang tua asuh. Pemerintah Kota Kendari yakin, angka stunting bisa diturunkan hingga di bawah dua digit, karena berbagai aspek sangat mendukung hal itu.
“Kalau bahasanya Pak Wali Kota, apa sih yang kurang di Kota Kendari? Bahan makanan cukup, semua daerah sekitar arah memasukkan semua kebutuhan itu ke Kota Kendari, sehingga dari ketersediaan gizi kita cukup. Kemudian tingkat kemiskinan kita juga setiap tahun menurun, IPM kita tertinggi ke empat se Indonesia,” jelas Kepala Bappeda.
Selain itu, melalui Dinas Kesehatan, sudah sekira 98 persen melakukan penimbangan bayi baru lahir tahun 2022, ditemukan 1,40 persen bayi baru lahir ditemukan kasus stunting.
Pemerintah Kota Kendari berharap, evaluasi kasus stunting Agustus 2023 bisa menunjukkan hasil yang signifikan terhadap penurunan kasus stunting di Kota Kendari.
Sementara, Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu sebelumnya mengatakan, perhatian Pemerintah Kota Kendari terhadap masalah percepatan penuruan angka stunting menjadi salah satu prioritas. Karena menurutnya stunting adalah ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia ke depannya.
“Ini perlu kita refresh kembali komitmen yang sudah disepakati, gunanya kita mendapatkan solusi dan kemudian kita berbuat yang terbaik untuk Kota Kendari,” pungkas dia.TPPS Setwapres Evaluasi Anggaran Penanganan Stunting Kendari. (ADV)
