Advertorial

Lomdeskel Provinsi Sultra 2021 Kembali Digelar, Sekda Tekankan Perketat Prokes

PLAY

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Lomba desa dan kelurahan (lomdeskel) se-Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2021 kembali digelar.

Penyelenggaraan lomdeskel ini merupakan bagian implementasi Peraturan Menteri  Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Berdasarkan hasil analisis, validasi dan penilaian, akan menghasilkan kategori desa dan kelurahan cepat berkembang, berkembang, dan kurang berkembang.

Desa dan kelurahan dengan kategori cepat berkembang dan berkembang diikutsertakan dalam lomdeskel.

Penyelenggaran lomdeskel 2021 ini dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi dimulai pada April 2021 s/d Agustus 2021.

Penekanan penilaian lomdeskel tahun 2021 menitikberatkan pada keterkaitan antara data profil desa dan kelurahan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran desa dan kelurahan.

Memperhatikan inovasi desa dan kelurahan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana nonalam Covid-19 serta pengembangan egovenment dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.

Penilaian lomdeskel dilaksanakan dalam empat tahapan yaitu penilaian adminstrasi (data softcopy/data offline prokes ketat). Pemaparan peserta lomba (secara online/ offline prokes ketat).

Lalu tahap berikutnya klarifikasi lapangan (identifikasi dan klarifikasi pengisian instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan, prokes ketat). Terakhir penetapan juara (rekapitulasi penilaian tahapan lomdeskel).

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Nur Endang Abbas mengatakan, sebelumnya lomdeskel tingkat provinsi 17 kabupaten /kota tahun 2020 ditiadakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Peniadaan tersebut berkaitan penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.

Untuk itu lanjut dia, tahun 2021 pengadaan lomdeskel tingkat provinsi berdasarkan hasil rapat bersama Dirjen Pemerintahan Desa dan Kemendagri secara virtual pada 16 Februari 2021.

Kepastian lomdeskel di masa pandemi ini akan dilaksanakan dengan nuansa yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya sesuai Instruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19.

“Saya ingatkan lagi tahun ini penilaian lomdeskel mengacu pada prokes dan ini menjadi hal yang urgen diperhatikan,” ungkap dia dalam rilis yang diterima Detiksultra.com, Senin (21/6/2021).

Sehingga lanjut dia dalam pelaksanaan penilaian, baik dari tim penilai provinsi maupun tuan rumah kabupaten/kota yang akan dinilai selalu memperhatikan prokes Covid-19 secara ketat dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.

Tak hanya itu, pihaknya menekankan penjemputan, pengalungan bunga, tari-tarian, dan sambutan-sambutan atau pemaparan ditiadakan.

Tim penilai provinsi langsung menuju lokasi atau tempat penilaian dengan jumlah petugas yang hadir sesuai struktur organisasi (terbatas). Waktu pelaksanaan penilaian secara efektif dan efisien. Setelah melaksanakan penilaian lomdeskel segera meninggalkan lokasi penilaian. Tujuannya untuk mencegah adanya kerumunan dan mobilitas masyarakat.

“Saya doakan semoga sukses dan selamat bertugas tim penilai lomdeskel provinsi, ini tugas negara dan daerah dalam rangka menyelesaikan salah satu program kegiatan,” jelasnya.

Sementara itu, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sultra, Tasman Taewa menuturkan, implementasi pelaksanaan penilaian lomdeskel berdasarkan Permendagri Nomor 81 tahun 2014 demi mewujudkan kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan daya saing desa dan kelurahan dalam kerangka NKRI.

Permendagri No. 81 tahun 2014 telah menguraikan 3 indikator penilaian lomdeskel yaitu bidang pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan serta bertambah lagi satu indikator tentang bagaimana penanganan pencegahan Covid-19 desa dan kelurahan berdasarkan instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021.

“Momentum ini akan kita manfaatkan untuk memaksimalkan sosialisasi tentang pencegahan penanganan Covid-19 dan mamberikan edukasi, wawasan kepada masyarakat desa kelurahan tentang vaksinasi Covid-19 untuk mengurangi informasi hoax yang banyak beredar,” katanya.

Lebih lanjut Tasman mengungkapan telah ditetapkan sembilan kabupaten/kota yang akan dinilai secara lapangan atau faktual karena telah mengirim berkas administrasi laporan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang telah divalidasi dan verikasi oleh tim penilai lomdeskel provinsi.

Sembilan daerah itu yaitu, yaitu Kabupaten Buton Utara, Buton Tengah, Konawe Kepulauan, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Bombana, dan Kota Kendari.

“Adapun yang 8 kabupaten kota tidak mengirim berkas administrasi dengan alasan karena tidak menganggarkan
kegiatan lomdeskel pada APBD tahun 2021, jadwal pelaksanaan penilaian Lomdeskel dimulai tanggal 23 Juni 2021,” tandasnya. (ADV)

 

 

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button