MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Belum genap 100 hari kerja sejak dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat pada 27 Mei 2022, Dr. Bahri sudah menunjukkan berbagai gebrakan dalam hal pembangunan.
Di antaranya peletakan batu pertama pembangunan Masjid Agung, kantor bupati dan kantor DPRD di kawasan Bumi Praja Laworoku yang terletak di tiga desa, yakni Desa Marobea, Lakalamba, dan Laworo. Pembangunan kawasan perkantoran ini diresmikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.
Namun, Bahri menyadari ada beberapa hal yang mesti dibenahi sejak Muna Barat menjadi DOB dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, yakni aspek pelayanan publik, ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai, daya saing infrastruktur, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
“Hal ini kami sadari masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi. ini akan menjadi fokus utama saya ke depannya sebagai penjabat bupati,” terangnya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, dalam merencanakan pembangunan pada 2023, masyarakat dapat melihat apa saja yang sudah ia lakukan untuk menyelesaikan empat permasalahan yang utama tersebut.
“Langkah awal yang akan kami lakukan adalah segera melakukan rasionalisasi APBD 2022 untuk mengejar target kinerja pembangunan yang belum tercapai,” jelasnya.
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri ini menyebut beberapa program strategis yang akan dilaksanakan pada 2022 dan ditargetkan selesai pada 2023, yakni pembangunan Masjid Agung dengan total anggaran Rp28 miliar, pembangunan kantor bupati total anggaran Rp46 miliar, pembangunan kantor DPRD total anggaran Rp24 miliar.
“Alhamdulillah dari ketiga program ini sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara dan ditargetkan akan selesai pada 2023,” sebutnya.
Selain itu, lanjut Bahri, beberapa yang ditargetkan akan selesai pada 2023 yaitu mal pelayanan publik, pembangunan rujab bupati dan wakil bupati, pembangunan rujab pimpinan DPRD, pembangunan posko pemadam kebakaran yang masing-masing berada pada tiga wilayah besar Lawa Raya, Tiworo Raya, dan Kusambi Raya.
Tidak hanya itu, pembangunan mess guru dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan, fasilitas kurikulum muatan lokal pada sekolah dasar, bansos BLT-APBD untuk 5 kelurahan, dukungan UHC (untuk yang tidak memiliki NIK, disabilitas, orang gila, dan bayi baru lahir), cetak persawahan 400 ha, bantuan keuangan setiap desa senilai Rp100 juta/ desa, dukungan pembangunan pabrik tapioka seluas 4 000 ha, bantuan UMKM, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan dalam mendukung konektivitas antarwilayah Muna Barat.
“Tentunya untuk mencapai tujuan bersama ini diperlukan dukungan dan doa kepada seluruh lembaga pemerintah dan elemen masyarakat,” harapnya. (Adv)
Reporter: La Ode Darlan
Editor: J. Saki
