100 Hari Kerja Ali Mazi dan Lukman Abunawas

KENDARI, DETIKSULTRA. COM – Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi – Lukman Abunawas resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Wododo di Istana Negara, Rabu (05/09/2018). Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra itu bersamaan dengan delapan kepala daerah lainnya di indonesia hasil Pemilihan kepala daerah(Pilkada) serentak 2018, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi SelatanNurdin Abdullah-Sumarsono, Gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo-TajYasin, Gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum,Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah,Gubernur dan wakil gubernur Bali, I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardana,Gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur l, Viktor Laiskodat- Josef NaeSoi, Gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji-Ria Norsan, danGubernur dan wakil gubernur Papua, Lukas Enembe-Klemen Tinal. Kepala Biro Kominfo Prov Sultra, Kusnadi mengatakan, pelantikan kepala daerah tersebut dilangsungkan tepat pukul 10.00 Wib, Rabu (5/9/2018) lalu, dilanjutkan dengan pelantikan ketua Dewan Kerajinan nasional Daerah(Dekranasda) periode 2018-2023 di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) danberakhir acara syukuran di Kediaman Gubernur Ali Mazi di Jakarta. “Terkait pelantikan Gubernur Ali Mazi dan Wakilnya Lukman Abunawas, insya Allah malam nanti dirumah kediaman bapak Ali Mazi dilaksanakan semacam acara syukuran bersama pejabat dan masyarakat Sulawesi tenggara yang berdomisi di sejabodetabek,” jelas Kusnadi via seluler. Kusnadi juga mengatakan, pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra di jakarta, Gubernur Ali Mazi dalam waktu dekat kembali ke daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan, dan salah satu yang paling mendesak adalah akan melakukan pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota hasil Pilkada serentak pada 12 September ini. “Insya Allah tanggal 12 itu Gubernur Sulawesi Tenggara AliMazi, akan melantik para bupati dan walikota terpilih hasil pilkada beberapabulan yang lalu, yakni Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, Konawe serta Walikotadan Wakil Walikota Baubau yang akan dilangsungkan di kendari,”ungkapnya. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra di Istana Negara lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya dari Kementriandalam negeri, yakni 17 september 2018. Hal itu dikarenakan Gubernur dan wakil gubernur terpilih Sultra, diperintahkan segera melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah. Gubernur Sultra, Ali Mazi, mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintahan Provinsi Sultra untuk tidak terpengaruh isu mutasi, khususnya para pejabat eselon II, III, dan IV. Ia memerintahkan para ASN untuk kembali giat bekerja serta fokus pada tugas masing-masing. Hal ini disampaikan dalam upacara, Senin (17/09/2018). “Saya sudah katakan pada sidang paripurna bahwa saudara-saudara ASN tidak perlu grasak-grusuk, lobi sana sini apalagi sampai ada lampiran, kalau sampai ketahuan maka ASN seperti itu yang akan dicoret lebih dahulu. Saya lihat saudara-saudara sudah tidak tenang, baru disinari matahari yang begitu jauh saudara-saurara sudah tidak tenang, bagaimana kalau sudah satu jengkal dari kepala,” keluhnya. Ia menegaskan, bersama Lukman Abunawas dirinya siap menahkodai Sultra secara arif dan bijaksana. Tentunya ditunjang dengan ASN yangberkinerja baik, berdedikasi, loyal, dan memiliki integritas dalam bekerja danberkarya. “Hari ini tidak bisa kita berdiam diri, kita wajib melakukan lompatan-lompatan. Sultra hari ini banyak tertinggal dengan daerah lain.Marilah kita bekerja bahu-membahu. Bantulahlah saya dan Lukman Abunawassehingga penyelenggaraan berlangsung dengan baik. Saya pernah memimpin daerahini beberapa tahun yang lalu, sedang Pak Lukman baru saja meninggalkan kursisekdanya, jadi perilaku saudara-saudara masih terekam dengan baik dalam ingatankami berdua,” kilahnya. Setelah resmi menjabat Gubernur Sultra, tugas pertama, AliMazi, melantik Kery Saiful Konggoasa dan Gusli Topan Sabara sebagaiBupati dan wakil Bupati Kabupaten Konawe dan Wali Kota dan Wakil Wali KotaBaubau terpilih, AS Tamrin-La Ode Ahmad Monianse. Prosesi pelantikandilaksanakan di aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, Senin (24/9/2018). Usai pengambilan sumpah jabatan kedua kepala daerah, Ali Mazi dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau, serta Bupati dan Wakil Bupati Konawe. “Saya merasa dan yakin masyarakat Konawe dan Baubau bangga menyambut pemimpin baru,” ucapnya, Senin (24/9 /2018). Orang nomor satu di Sultra ini juga mengajak semua kepala daerah untuk bersinergi membangun Sultra, demi kesejahteraan masyarakat. “Inilah saatnya kita melangkah bersama membangun daerah. Saatnya kita bekerja dan melakukan optimalisasi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sultra,” pinta Ali Mazi. Tak lupa Ali Mazi juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait atas suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yakni Pilgub, Pilwali dan Pilbup. “Patut bersyukur atas kesuksesan pemilihan gubernur, bupati,dan wali kota di Sultra, sehingga kita patut memberikan apresiasi kepada KPUdan Bawaslu. Tak lupa pula kita berikan rasa hormat kepada pihak keamanan yangmenjaga keamanan dalam proses pemilukada, serta semua pihak yangberpartisipasi,” ucapnya di hadapan para pejabat yang hadir. Untuk diketahui, pelantikan AS Tamrin-La Ode Ahmad Monianse sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-6064 dan 132.74-6065 Tahun 2018. Sedangkan untuk Kery Saiful Konggoasa dan Gusli Topan Sabara berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.74-6070 dan 132.74-6071 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tertanggal 14 September 2018. Tanggal 1 Oktober 2018, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi melantik Syarifuddin Safaa sebagai Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), bertempat di ruang rapat Gubernur Sultra. Pelantikan tersebut didasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 506 tentang pengangkatan Sekda Sultra tahun 2018. Gubernur Sultra, Ali Mazi dalam sambutannya mengatakan pelantikan Pj Sekda Sultra ini sudah sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 tahun2018 yang berlaku terkait pengisian kekosongan jabatan Sekda. “Mengingat tugas pokok Sekda sangat penting, maka saya mengambil langkah untuk menetapkan Pj Sekda yang telah mendapat persetujuan dari Kemendagri,” katanya. Ia berharap kepada Pj Sekda yang baru saja dilantik agar dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai amanah dan kepercayaan yang diberikan. “Mari tunjukan dedikasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk Sultra yang lebih baik,” jelasnya. Untuk diketahui, pengisian jabatan sekda sudah dilakukan 3 kali, yang sebelumnya diisi oleh Kepala BPKAD Sultra, Hj Isma dan Asisten ISekda Provinsi Sultra, Syarifuddin Safaa. Kemudian ditanggal 15 Oktober Ali Mazi juga melantik pejabat tinggi pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sultra, di ruangan rapat kantor Gubernur Sultra. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra nomor 546 tentang pengangakatan dan pemberhentian pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Sultra. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Beangga Harianto, resmi diganti. Beangga digantikan oleh Aslaman Sadik, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial di Wakatobi. Sementara itu, Beangga Harianto mendapatkan jabatan baru sebagai Karo Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Setda Sultra, menggantikanMuhamad Arfa. Dalam kesempatan ini, Gubernur Sultra Ali Mazi mengungkapkan, rotasi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkanoleh pejabat lama. “Pelantikan ini sudah sesuai prosedur. Semua persyaratan sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya usai melantik dua pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Sultra. Ali Mazi menegaskan, pergantian pejabat lingkup Pemprov Sultra dilakukan bukan karena ada kepentingan, namun tugasnya sebagai GubernurSultra untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sehingga tercapai tujuan yangdiharapkan, dalam meningkatkan pelayanan administrasi pemerintah. “Saya berharap rotasi dan mutasi jabatan tinggi pratama tidak dipermasalahkan karena dilakukan secara prosedural. Ini demi untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan administrasi,” tuturnya. Ali Mazi juga meminta kepada ASN lingkup Pemrov Sultra untuk semakin meningkatkan kapabilitas sebagai seorang ASN. “Saya minta ASN lingkup Pemrov meningkatkan integritas danbekerja secara profesional dan jalankan tugasnya sesuai amanah UU,” tukasnya. Selanjutnya awal Desember lalu Ali Mazi kembali melakukan mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra pada Jumat(7/12/2018). Ali Mazi mengatakan mutasi dan rotasi dalam sistem birokrasi merupakan hal yang biasa dilakukan guna pengembangan karir ASN dan penyegaran organisasi. Katanya proses pelantikan dan mutasi pejabat yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuaan perundang-undangan. Ia berharap agar semua pihak dapat memaknai pelantikan pejabat tersebut semata untuk kepentingan organisasi dan bukan untuk kepentingan tertentu. “Harapan saya kepada seluruh pejabat agar memilikiintegritas dan komitmen yang kuat dalam bekerja dengan baik dan terus berupayameningkatkan wawasan yang baik untuk merealisasikan visi misi gubernur danwakil gubernur,” jelasnya Berikut nama-nama pejabat eselon II dan III yang di lantik: 1. Hj. Nur Endang Abas dilantik sebagai Asisten bidang perekonomian dan pembangunan setda sultra (asisten II), sebelumnya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra. Posisi yang diisi sebelumnya diduduki oleh La Ode Andi Pili yang telah pensiun. 2. LM. Mustari dilantik sebagai Kepala BKD Sultra, jabatan sebelumnya sebagai Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Sultra. 3. Yusuf Mundu dilantik menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah Sultra dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sultra. 4. Asrun Lio yang awalnya Staf Sekretariat Daerah (Setda) Sultra dilantik menjadi Sekretaris Dikbud Sultra menggantikan Drs. La Sidale Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra yang terjerat kasus korupsi. Asrun Lio juga diberi amanah menjadi Plt Kadis Dikbud Sultra menggantikan Muh. Damsid. 5. Muh. Djudul dilantik menjadi Sekretaris Badan Kesbangpol Sultra menggantikan Andi Muhammad Toasa dan sekaligus diberikan amanah menjadi Plt Kadis Kesbangpol Sultra. 6. Muliadi dilantik menjadi Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kawasan Pedesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sultra. 7. Andi Muhammad Toasa dilantik menjadi Kabid KewaspadaanNasional Kesbangpol Sultra menggantikan Margaretha SB,SE Menerapkan disiplin dilingkup ASN Pemprov Sultra, Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas mengatakan, mulai tahun 2019 akanmemberlakukan pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup PemprovSultra. Pemotongan gaji ini tidak berlaku untuk seluruhnya, namun kata Ketua Koni Sultra ini, hanya kepada ASN yang malas berkantor dan tidak patuh aturan. “Pokoknya tahun depan kita mulai berlakukan pemotongan gaji bagi ASN yang tidak disiplin,” kata Lukman Abunawas usai memimpin apel gabungan di kantor gubernur Sultra, Senin (17/12/2018). Ditanya soal isu pemecatan ASN lingkup Pemprov Sultra, Mantan Bupati Konawe dua periode ini membenarkan, ada sebanyak delapan ASN yang dikenakan sanksi dengan hukuman disiplin, yakni, diberhentikan secara tidak hormat karena tersandung kasus tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, kata Lukman, ada pula kasus ASN yang melanggar peraturan pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010, tentang disiplin PNS, sejumlah 17 orang dikenakan sanksi hukuman disiplin penurunan pangkat, setingkat lebih rendah selama tiga tahun. “Serta ada tiga orang diberi sanksi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak dengan tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,” tuturnya. “Ini ada sekitar tujuh orang yang sudah sekitar 4 tahun tidak masuk kantor,” tambahnya. Menjalankan Program 100 hari kerjanya, Gubernur Sultra, Ali Mazi, meresmikan gedung media center dan klinik informasi pada Sabtu (10/11/2018). Gedung ini merupakan bagian dari program Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Setprov Sultra. Ali Mazi mengatakan, media center ini harus menjadi sirkulasi Informasi dari pemerintah untuk penyebarluasan informasi, sehingga dapat mengekspos segala potensi daerah hingga ke luar negeri. “Kita harapkan, dengan adanya media center ini, bisa mengekspos potensi daerah seperti pariwisata, pertambangan, pertanian, dan berbagai potensi lain, sehingga dapat menarik investor masuk ke daerah,” ujar Ali Mazi. Untuk mencapai itu, pihaknya meminta agar pengelolaan informasi harus dilakukan dengan tenaga yang handal. Dengan begitu arus informasi bisa berlangsung cepat, akurat dan proporsional. “Sehingga saya memerintahkan untuk segera melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, agar dapat mengelola media center yang andal,” kata politisi partai Nasdem ini. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Kerjasama Publik, Harmin Ramba berujar, adanya media center dan klinik kerjsama ini, adalah upaya mendukung dan meneruskan program seratus hari Gubernur dan Wagub Sultra, Ali Mazi dan Lukman Abunawas. “Klinik kerjasama ini akan memfasilitasi investor yang akan melakukan kerjasama, mulai dari MoU hingga tercapai perjanjian kerjasama yangsaling menguntungkan, dengan menggunakan waktu yang cepat,” cetusnya. Melalui Biro kerjasama, Pemerintah Provinsi Sultra,menggalang kerjasama dengan investor luar negeri Asia dan Eropa. Kepala Birodan Komunikasi Publik Pemprov Sultra, Harmin Ramba mengatakan, kerjasama itumerupakan program unggulan dalam memaksimalkan 100 hari kerja Ali Mazi-Lukman Abunawas. “Penjajakan kerjasama dengan luar negeri yang sudah kamilakukan, seperti kerjasama dengan investor Korea dan Jepang mengenai energiterbarukan,” ungkapnya. Selain itu, Pemprov Sultra juga akan mengeploitasi kerjasama dibidang peternakan dan pariwisata. Wacana kerjasama yang telah masuk dalam program Pemrov Sultra ini, akan rampung akhir tahun. “Kerjasama dengan pemerintah Australia terkait peternakan sapi. Kemudian Peningkatan pariwisata, kami lakukan kerjasama dengan pemerintah Inggris. Insyaallah Desember ini akan selesai,” tutupnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Biro Kerjasama dan Publikasi Publik, beberapa waktu lalu berkunjung ke negeri ginseng Korea Selatan (Korsel). Kepala Biro Kerjasama dan Publikasi Publik, Harmin Ramba, mengatakan, Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Sultra dan PT INC, anak perusahan dari PT. Hyundai Group. “Kunjungan itu untuk memperjelas MoU sebelumnya dalam rangka membangun pabrik bahan baku energi terbarukan, yakni wood pellet dengan menggunakan kayu kalliandra yang berlokasi di Konawe Selatan,” katanya kepada Detiksultra.com, Rabu (31/10/2018). Kata Harmin Ramba, pertemuan itu menghasilkan empat poin kesepakatan antara Pemrov Sultra dan Korsel melalui Kementerian Kehutanan KoreaSelatan. “Ada beberapa kesepakatan yang terbangun oleh Kementrian Kehutanan Korsel. Antara lain, pihakinvestor PT. Hyundai Grup Korsel akan berinvestasi sejumlah 160 juta USdollar,” ujarnya. Selain itu, pemanfaatan sumber daya masyarakat lokal sebagai tenaga kerja. Perusahaan akan menyerap tenaga lokal sebesar 70 persen dan 30persen tenaga asal Korsel. Kemudian ada komitmen besar antara pemerintah Korseldan pemerintah Sultra. Ia menambahkan, selama kunjungannya di Korsel, rombongan Pemprov Sultra mendapat sambutan hangat dari pemerintah Korsel. Selain itu,mereka diberikan kesempatan untuk mengadakan konferensi pers, yang dihadirioleh 20 media nasional Korsel. “Pemerintah Korsel menyambut baik kedatangan kami di sana.Terlebih kami diberi kesempatan untuk jumpa pers dengan 20 media nasional disana,” tukasnya. Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Pemerintah ProvinsiSulawesi Tenggara menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) dan EvaluasiPenyelenggaraan Kerjasama antar Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra dalam pendekatan Corporate Public Administration (CPA). Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Provinsi Sultra, Harmin Ramba, mengungkapkan, tujuan dari pelaksanaan Rakor tersebut, untuk menguatkan program kerjasama antar daerah di Sultra. “Intinya kami ingin memperkuat konsolidasi dan kerjasama antar daerah, dalam menyukseskan program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra,” ungkapnya kepada Detiksultra.com di sela-sela acara, Kamis (18/10/2018). Pemerintah daerah diharapkan bersinergi dalam memaksimalkan 100 hari kerja Gubernur dan wakil Gubernur Sultra. “Saya ingin semua OPD dapat bersinergi dan bekerjasama,” ujarnya. Staf Ahli Gubernur Sultra Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Data Manusia (SDM), Burhanuddin, mengatakan, kerjasama antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki dampak pada perubahan positif secara signifikan. Perlu pula disusun agenda prioritas program kerjasama antar daerah dengan mengedepankan tiga hal. “Relefansi institutional sesuai visi misi, relefansi sosial, nilai tambah sesuai kebutuhan, relefansi personal sesuai kemampuan SDM,” imbuhnya. Ia juga menekankan kepada kabupaten/kota se-Sultra untuk segera membentuk tim koordinasi sesuai UU. “Saya tekankan bagi kabupaten/kota yang belum membentuk timkoordinasi agar segara membentuk sesuai Permendagri Nomor 22 tahun 2009,”pungkasnya. Kesukses Pemprov Sultra menjalin kerjasama dengan beberapa negara, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng),melalui Kabag Kerjasama Pemprov Jateng melakukan studi banding kerjasama keBiro Kerjasama dan komunikasi publik Pemrov Sultra, Jumat (23/11/2018). Kabag Biro Kerjasama Pemprov Jateng Danang Purwanto,mengungkapkan, jika kunjungannya di Sultra merupakan prioritas. Sebab, ia melihat Pemprov Jateng harus banyak belajar tentang kerjasama antar luarnegeri, seperti yang sudah dilakukan oleh Pemprov Sultra melalui Biro Kerjasama dengan beberapa negara. “Dua tahun Biro ini berdiri sendiri, tapi pak Harmin sudah mampu menjalankan tugasnya dan beliau sangat cepat, buktinya mereka menjalin kerjasama dengan Korsel, Australia, dan beberapa negara Eropa lainnya. Ini kami akan terapkan di Jateng,” ungkapnya. Lebih lanjut, Dadang mengatakan, alasan mereka memilih Sultra untuk melakukan studi banding, karena kerjasama luar negeri yang ada di Sultra ini berdasarkan hasil analisa mereka maju pesat. Apalagi Biro kerjasamadan Komunikasi Publik di Sultra masih baru di lingkup Pemrov Sultra. Selain itu, dia juga mengapresiasi adanya Media Center dan klinik kerjasama Pemprov Sultra. Menurutnya dengan hadirnya Media Center ini bisa menjadi jembatan masyarakat, karena pada prinsipnya masyarakat ketika berhadapan dengan pejabat sedikit masih malu. “Dengan adanya media Center ini bisa menjembatani harapanmasyarakat terhadap Pemprov Sultra,” tandasnya. Dalam Program 100 hari kerjanya, Pemprov Sultra juga sudah menetapkan Upah Minumum Provibsi. Upah minimum provinsi (UMP) 2019 bakal dinaikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hingga 8,03 persen.Kenaikan UMP akan berlaku mulai 1 Januari 2019. Gubernur Sultra, Ali Mazi menyampaikan, kenaikan UMP ini merupakan salah satu program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra,Ali Mazi – Lukman Abunawas melaui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sultra. “Ini adalah wujud dari program 100 hari kerja kami,” ungkapnya. Dijelaskannya, kenaikan UMP hanya di sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor konstruksi. “Pada upah minimum tahun 2018 sebesar Rp2.177.530 naik Rp174.817, atau 8,03 persen pada tahun 2019 menjadj Rp2.351.870. Di sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2018 Rp253.230.259 naik Rp196.116 atau 8,03 persen menjadi Rp2.409.712. Sedangkan pada upah minimum sektor kontruksi Rp2.296.203 naik Rp183.385 menjadi Rp2. 480.688 dengan total presentase sekitar 8.03,” sebutnya. Kata Ali Mazi, formulasi perhitungan UMP 2019 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. “Untuk diketahui, pengumuman ini berlaku di semua daerah kecuali Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka,” tambahnya. Ali Mazi berharap seluruh pelaku usaha dan bisnis bersama-sama membantu roda perekonimian di Sultra, sehingga kesejahteraan masyarakat Sultra dapat terwujud. Selain menjalankan kerjanya di lingkup Pemprov Sultra,Gubernur Sultra juga memiliki sejumlah agenda, diantaranya bersama Forum KomunikasiPimpinan daerah (Forkopimda). Gubernur Sultra, Ali Mazi, melepas 450 PrajuritYonif 725 Woroagi di Pelabuhan Nusantara Kendari, Kamis (8/11/2018). Paraprajurit ini diberangkatkan ke Papua, untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di Provinsi Papua. Ali Mazi mengatakan, penugasan ke daerah operasi ini merupakan wujud nyata pengabdian dan kehormatan bagi seorang prajurit kepada negara dan bangsanya. Demi tegaknya kedaulatan wilayah NKRI dan kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ia juga mengungkapkan, berbagai pembekalan dan persiapan secara bertahap dan intensif dalam bentuk latihan selama ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan modal dasar dalam menghadapi segala kemungkinan permasalahan yang akan timbul di lapangan. “Semoga kehadiran satgas ini memberikan kontribusi positif dalam mewujudka situasi yang kondusif di wilayah perbatasan. Penciptaan kondisi keamanan tersebut sangat diperlukan, sehingga permasalahan yang berpotensi menjadi konflik dapat segera diantisipasi secara profesional,” imbuhnya. Ali Mazi berpesan, selama menjalankan tugas operasi pengamanan di perbatasan Provinsi Papua tersebut, agar tetap waspada dan berbudi luhur. “Kalian selalu waspada serta mampu mengaplikasikan berbagai pengetahuan, keterampilan, serta prosedur dan aturan yang sudah diperoleh dalam latihan sebelumnya, sehingga tindakan-tindakan kalian tetap proporsional. Terutama dalam menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di medan penugasan,” ujarnya. Sementara itu, Komandan Yonif 725 Woroagi, Hendrik Ginting mengatakan, 450 prajurit yang diberangkatkan ke Papua dalam mengemban tugas, selama sembilan bulan di dua kabupaten. ”Sembilan bulan bertugas di dua Kabupaten, dimana kami ada 17 pos di sana. Kemudian tugas pokok kami menciptakan pengamanan, mencegah peredaran narkoba, dan menumbuhkan jiwa nasionalisme di kalangan masyarakat perbatasan,” katanya. (Advetorial)