KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan jajaran Tim Ketahanan Pangan Nasional menggelar rapat guna membahas pengendalian inflasi daerah. Rapat ini diikuti oleh pemerintah daerah di Indonesia via zoom meeting.
Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Pemprov Sultra, Forkompinda, Kadin Sultra, Bulog dan sejumlah lembaga di Sultra membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2023, di aula merah putih, Rujab Gubernur Sultra, beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan inflasi yang terjadi sampai saat ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi kurang lebih 3 tahun sejak 2019 sampai 2022.
Kata dia, dampak ini tentunya luar biasa karena seluruh aktivitas terganggu dan sebagian berhenti. Hal ini menyebabkan keterpurukan ekonomi baik di tingkat petani, nelayan, pedagang sampai pada industri dan pabrik.
Olehnya itu pihaknya meminta kepada seluruh jajaran yang terkait di daerah untuk fokus mengendalikan inflasi.
“Dalam kondisi seperti ini ditambah lagi dengan adanya suhu ekstrem yang mengancam beberapa negara termasuk Indonesia yakni Elnino dan Lanina. Elnino yakni adanya musim kering dan Lanina adalah musim penghujan,” kata Tito Karnavian dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, inflasi setiap daerah berbeda-beda, namun secara umum hampir terjadi inflasi semua khususnya bahan pokok beras, telur, bawang merah, cabai merah dan daging ayam ras.
Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yakni perbaikan infrastruktur pertanian juga infrastruktur jalan baik jalan provinsi, kabupaten/kota maupun akses jalan ke lokasi sentra-sentra produksi dan pemasaran.
Oleh karena itu, Presiden selalu turun ke daerah-daerah untuk memastikan infrastruktur jalan sebagai sarana transportasi masyarakat berfungsi dengan baik.
“Kemudian setiap kunjungan beliau ke daerah beliau pasti masuk pasar untuk memastikan secara langsung harga-harga kebutuhan berada dalam keadaan normal,” tutupnya.
Menanggapi hal tersebut, pada Senin (29/5/2023) Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang mengatakan inflasi di Sultra saat ini sekitar 5,30 persen disebabkan beberapa faktor yakni transportasi, makanan dan minuman.
Menurutnya, inflasi pada dasarnya disebabkan tingginya permintaan dan stok terbatas pada sisi konsumen.
Inflasi katanya dapat menyebabkan menurunnya daya beli, tapi pada sisi produsen inflasi merupakan berkah karena mereka mendapatkan harga jual yang lebih tinggi.
“Inflasi ini bukan untuk dihilangkan tetapi dikendalikan, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga ketersediaan barang yang cukup serta memastikan distribusi barang yang lebih lancar,” ucapnya.
Anton menjelaskan guna menekan laju inflasi dengan mengupayakan atau menyegerakan masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong atau lahan pekarangan agar lebih produktif.
Tidak hanya itu, perlu juga melakukan kerjasama antara daerah (KAD) dengan daerah produsen untuk memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan.
Selain itu melakukan operasi pasar atau sidak untuk memastikan tidak terjadi upaya menahan barang oleh pedagang besar atau distributor.
“Terakhir melaksanakan pasar murah tujuannya di samping membantu masyarakat yang kurang mampu juga sebagai acuan agar pedagang tidak menaikkan harga tanpa aturan,” pungkasnya. (bds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan
