KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP) kembali melaksanakan reses masa sidang I 2022-2023 di dua lokasi di Kecamatan Wuawua, Kota Kendari. Jumat (3/2/2023).
Pertama, reses hari kedua digelar pagi Pukul 09.00 Wita di Kelurahan Bonggeya, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari. Kedua, dilaksanakan sore Pukul 15.00 Wita di Kelurahan Wuawua, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari.
AJP yang hadir langsung menemui konsituennya, mengemukakan selama menyerap aspirasi masyarakat di dua kelurahan yang ada di Kecamatan Wuawua ini, masih soal infrastruktur.
Seperti di Kelurahan Bonggeya, keluhan warga terkait beberapa titik jalan yang belum tersentuh pengaspalan atau perbaikan lainnya. Kemudian soal banjir yang kerap meluap di Kali Analinde ketika musim penghujan. Termaksuk keluhan bak sampah dan air bersih yang sulit didapatkan. Tidak sedikit pula, warga meminta ke AJP untuk di fasilitasi peralatan olahraga.
Tak berbeda jauh di Kelurahan Bonggeya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra ini juga menjelaskan bahwa keluhan warga Wuawua sama, masih berkaitan dengan infrastruktur jalan, drainese, air bersih, bak sampah dan mixer atau alat pengeras suara masjid.
“Keluhan warga masih soal infrastruktur, hampir diseluruh titik reses, warga pasti akan menyampaikan terkait jalan, drainese dan lainnya,” ujarnya.
AJP melanjutkan, semua aspirasi yang sudah dijaringnya melalui reses tersebut, dirinya akan memperjuangkannya, hingga pemerintah bisa merealisasikan dengan menganggarkan sesuai permintaan warga.
Namun terkait jalan dan drainase, AJP menerangkan bahwa, 90 persen infrastruktur ditangani oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari. Sementara 10 persennya disisahkan penanganannya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.
Dirinya bisa menangani persoalan jalan dan drainase melalui pokok pikiran (Pokir). Hanya saja, takutnya Pemkot Kendari sudah merencanakan untuk dianggarkan.
Sehingga masalah ini, AJP mengatakan perlu komunikasikan terlebih dahulu. Sebab selama ini, Pemkot tidak pernah sejalan dengan anggota DPRD Sultra Dapil Kota Kendari tentunya.
“Kita mau kerja, hanya kan wewenangnya Pemkot. Makanya perlu ada komunikasi yang terjalin antara kami (DPRD, red) dan Pemkot. Tapi selama ini, tidak pernah ada sinkronisasi,” tegasnya.
Sementara sehubungan soal keluhan dan permintaan warga seperti alat olahraga, alat pengeras suara masjid dan bak sampah, dirinya menambahkan bahwa perihal itu akan dilakukan menggunakan dana pribadi.
“Yang tidak perlu menggunakan APBD, saya langsung support saja dengan dana pribadi,” tukasnya. (bds)
Reporter: Sunarto
Editor: Wulan
