BOMBANA, DETIKSULTRA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas pidato pengantar Bupati Bombana terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (27/6/2022).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Bombana, Iskandar. Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Man Arfa, serta beberapa anggota dewan dan pimpinan perangkat daerah.
Pada kesempatan itu, beberapa fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Fraksi Kebangkitan Keadilan meminta penjelasan anggaran silva sebesar kurang lebih Rp83 miliar pada dana kas daerah yang masih tersimpan atau telah dipergunakan untuk belanja daerah agar kiranya bisa diuraikan. Kemudian pengajuan relaksasi pinjaman sampai tahun 2024 yang diajukan pemerintah daerah tidak pernah dikonfirmasi kepada anggota DPR dan tidak disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri dan korporasi.
“Sementara target rencana kerja dan dampak keuangan akibat relaksasi itu telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022, menjadi sumber pendapatan dan belanja. Maka dari itu, kami harap pemerintah menjelaskan terkait hal tersebut,” ujar Nurkholis dalam pandangan fraksi.
Selanjutnya, meminta pemerintah daerah untuk menyampaikan klasifikasi atas alasan keterlambatan realisasi pembayaran tagihan bendahara OPD, opresional dan honorarium aparat desa. Termasuk TPP ASN dan tagihan pihak ketiga sebagai implementasi keterbukaan informasi publik agar semua pihak memahaminya.
Sementara itu, Fraksi Nasdem Berkarya meminta penjelasan lebih rinci dan transparan terhadap APBD tahun 2021, atas belanja pemulihan ekonomi dengan nilai Rp1 triliun lebih terhadap penanganan Covid-19. Hal ini belum diuraikan pada pengantar pidato Bupati Bombana. (bds)
Reporter: Arif
Editor: Wulan Subagiantoro
